RUANGBICARA.co.id, Jakarta — Sekitar 175 ribu siswa penyandang disabilitas di sekolah reguler di seluruh Indonesia terancam tidak mendapatkan layanan pendidikan inklusi yang memadai. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena jumlah guru dengan kompetensi pendidikan khusus masih jauh dari kebutuhan ideal.
Kekurangan tenaga pendidik tersebut terjadi meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pelatihan daring hingga kerja sama internasional. Namun, angka pemenuhan guru tetap belum mampu mengejar jumlah murid yang memerlukan layanan khusus.
BACA JUGA: KPII 2025 Resmi Dibuka, Tekankan Dua Dekade Pendidikan Inklusi di Indonesia
Pernyataan ini disampaikan Meike Anastasia, Ketua Tim Kerja Pendidikan Khusus di Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, saat membuka Konferensi Pendidikan Inklusi Indonesia (KPII) 2025 di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
“Kebutuhan kita adalah 17 ribu guru, sedangkan murid penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah reguler ada sekitar 175 ribu. Ditambah lagi yang berada di satuan pendidikan khusus sekitar 52 ribu siswa. Terbayang berapa guru yang kita perlukan,” ujar Meike.
Sejak 2023, Kemendikdasmen telah menjalankan pelatihan daring untuk memperkuat kompetensi guru, termasuk bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus. Selanjutnya, pada 2024 pemerintah menggandeng Western Sydney University dan lembaga inovasi guna menyusun modul pelatihan yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).
Hingga saat ini, sekitar 400 ribu guru telah mengikuti modul dasar secara online. Sementara itu, modul lanjutan baru diikuti oleh 5.000 guru, dengan 4.492 di antaranya dinyatakan lulus. Meski demikian, angka ini masih jauh dari target kebutuhan guru di lapangan.
Regulasi
Selain pelatihan, pemerintah juga telah mengeluarkan sejumlah regulasi penting sebagai payung hukum pendidikan inklusi. Di antaranya:
