RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi kapasitas daerah melalui pembentukan Forum Kemitraan Peningkatan Kapasitas Daerah. Inisiatif ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan kompleks yang dihadapi ratusan kabupaten di Indonesia.
Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 416 kabupaten menghadapi persoalan serius, mulai dari ketimpangan kapasitas antarwilayah hingga keterbatasan fiskal dalam pengembangan sumber daya aparatur.
BACA JUGA: Aksi Dirut ASDP Blusukan ke Ruang Tunggu Pemudik Tuai Respon Positif
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan brainstorming yang digelar Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD), Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di The Acacia Hotel, Kamis (26/3/2026).
Menurut Sarman, pola peningkatan kapasitas yang selama ini berjalan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara optimal. Ia menegaskan perlunya perubahan pendekatan menjadi berbasis kebutuhan riil di lapangan atau demand-driven.
“Program tidak bisa lagi disamaratakan. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat banyak program pelatihan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
Dorong Model “Kabupaten Belajar”
Sebagai solusi konkret, Apkasi mengusulkan konsep “Kabupaten Belajar” dalam forum kemitraan ini. Model ini mengedepankan pembelajaran antar-daerah (peer learning), di mana kabupaten yang lebih maju dapat menjadi mentor bagi daerah lain.
Pendekatan ini dinilai efektif karena solusi atas berbagai persoalan daerah kerap sudah tersedia di daerah lain dengan karakteristik serupa. Melalui coaching clinic dan berbagi praktik terbaik (best practices), proses transfer pengetahuan diyakini akan lebih cepat dan tepat sasaran.
Beberapa fokus pembelajaran meliputi digitalisasi layanan publik, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga strategi penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, Apkasi juga menekankan pentingnya penguatan sistem data melalui konsep “Satu Data Kebutuhan Kapasitas”. Langkah ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih program antar-lembaga sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan.
Tak hanya itu, keterlibatan sektor swasta dan mitra pembangunan juga didorong sebagai bagian dari solusi, khususnya dalam mengatasi keterbatasan pendanaan. Skema hibah dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dinilai dapat menjadi sumber pendukung yang signifikan.
Forum Kemitraan Peningkatan Kapasitas Daerah dirancang memiliki fungsi strategis, antara lain:
