Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali dirundung prahara. Seakan tak pernah habis, drama dualisme kepemimpinan kembali mencuat usai Muktamar X yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, akhir September lalu. Dua figur muncul dengan klaim yang sama: Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, keduanya mengaku sah sebagai Ketua Umum PPP.
Namun, pemerintah lewat Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah menegaskan posisi. Setelah menelaah AD/ART partai serta kelengkapan dokumen, SK kepengurusan resmi diteken atas nama Mardiono. Artinya, legalitas partai jelas berada di tangannya.
BACA JUGA: Rommy Cs Disebut sebagai Dalang Turbulensi Besar PPP
Menariknya, alih-alih melawan balik klaim Agus maupun Romahurmuziy alias Rommy, Mardiono memilih jalan sejuk. Ia mengajak semua pihak kembali merapatkan barisan. “PPP ini keluarga, bukan ada kubu-kubuan. Saya masih menunggu dan mengajak untuk bergabung,” ujar Mardiono di Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).
Bagi Mardiono, membangun PPP bukan sekadar soal kursi ketua umum. Lebih jauh, ini soal amanah umat. Partai berlambang Kabah, kata dia, harus menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Tak lupa ia berterima kasih kepada pemerintah yang menurutnya cepat dan transparan dalam mengesahkan kepengurusan melalui sistem digital.
Rommy dan Jejak Luka Lama
Nama Rommy nyatanya bukan kali ini saja hadir di balik konflik PPP. Ia pernah berseteru dengan Suryadharma Ali, kemudian Djan Faridz, dan kini kembali muncul dengan mendukung Agus Suparmanto. Tak berhenti di sana, rekam jejak Rommy pun tercoreng kasus korupsi yang membuat PPP kian ditinggalkan konstituennya.
Sejarah kelam itu sulit dilupakan. Masih segar di ingatan bagaimana keputusan PPP mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI 2017 berbuah pahit. Elektabilitas partai terjun bebas. Hal ini pernah diungkap, Almarhum Abraham Lunggana alias Haji Lulung yang menyebut dukungan itu membuat suara PPP merosot tajam, bahkan kehilangan 9 kursi dengan menyisakan 1 kursi di DPRD DKI. “Bukan karena beda agama, tapi karena kelakuan Ahok pada waktu itu,” ujar Haji Lulung pada 2019.
Sejarah kelam itu mestinya jadi cermin. Bahwa langkah politik yang salah saat kepemimpinan Rommy kala itu, dengan mengabaikan suara akar rumput konstituen PPP dan arogansinya yang menyebabkan kegaduhan hingga berujung pada kehancuran partai.
Saatnya Bersatu
Sejumlah elite PPP menyerukan perselisihan segera diakhiri. Karenanya, Juru Bicara PPP, Usman Tokan, meminta semua kader menghormati keputusan pemerintah dan kembali satu barisan. “Keputusan Kemenkum sudah keluar, mari kita sama-sama menghormatinya. Mari bekerja bersama agar PPP kembali ke Senayan pada Pemilu 2029,” ujarnya.
