RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Isu tentang kemungkinan penempatan warga negara asing (WNA) sebagai direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di PT Pertamina (Persero), mendapat penolakan tegas dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB).
Presiden FSPBB, Arie Gumilar, menyebut langkah itu bisa menjadi ancaman serius bagi kedaulatan bangsa dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap kemampuan anak negeri.
“Kalau sampai terjadi WNA duduk sebagai direksi di Pertamina, tentu akan ada reaksi. Kami sudah siaga dan menunggu instruksi. Tapi yang jelas, FSPBB menolak keras kebijakan itu,” tegas Arie dalam wawancara eksklusif bersama Ruang Bicara, Rabu (29/10/2025).
BACA JUGA: WNA Jadi Direksi BUMN Dinilai Ancam Sistem Pertahanan Nasional
Lebih lanjut, Arie menilai keberadaan WNA dalam jajaran direksi BUMN energi seperti Pertamina bukan hanya masalah manajerial, tetapi juga menyangkut pertahanan energi nasional.
“BUMN seperti Pertamina mengelola cabang-cabang produksi strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau informasi dan kebijakan strategisnya diakses oleh pihak asing, risikonya bukan hanya ekonomi, tapi juga kedaulatan negara,” ujarnya.
Menurutnya, alasan transfer teknologi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menyerahkan posisi strategis kepada pihak asing. Arie menegaskan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia Indonesia bisa dilakukan melalui berbagai cara lain.
“Transfer knowledge bisa dilakukan lewat beasiswa, on job training di luar negeri, atau kemitraan konsultatif. Tidak harus dengan menempatkan WNA sebagai pengambil keputusan di BUMN,” tegasnya.
