RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman, menanggapi usulan dari Partai Golkar terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Benny menilai inisiatif tersebut sebagai ajakan untuk membuka dialog secara serius mengenai persoalan ini.
“Pernyataan Ketua Umum Golkar sebaiknya dilihat sebagai undangan kepada semua pihak untuk membahas masalah ini secara matang. Tentu demi kepentingan negara dan rakyat,” ujar Benny kepada wartawan, Selasa (22/12/2025).
BACA JUGA: Perjalanan Politik Hellyana, Wakil Gubernur Babel yang Kini Berstatus Tersangka
Benny menegaskan bahwa pilkada langsung saat ini sudah menjadi keharusan karena diatur oleh konstitusi. Menurutnya, pilkada langsung juga mencerminkan kehendak rakyat secara umum atau volente generale.
“Sejauh ini, pilkada langsung terbukti berlangsung dengan aman dan kondusif. Bangsa kita sudah matang dalam praktik demokrasi. Memang ada praktik politik uang dan pragmatisme transaksional, serta peran oligarki yang cukup besar dalam proses pilkada,” kata Benny.
Ia menambahkan, meski pilkada langsung tidak selalu menjamin kualitas pemimpin sesuai harapan rakyat, sejumlah aspek dari sistem ini tetap perlu diperbaiki. Menurut Benny, revisi atau penyempurnaan Undang-Undang Pilkada menjadi langkah yang penting.
“UU Pilkada harus mampu menahan dominasi oligarki dan praktik politik uang agar tidak melebihi batas toleransi. UU yang dibuat seharusnya fokus pada penyelesaian masalah, bukan malah memperburuk kondisi,” ujarnya.
Benny juga menekankan bahwa praktik politik uang tidak hanya terjadi dalam pilkada langsung, tetapi juga berpotensi muncul dalam pilkada melalui DPRD.
Sebelumnya, Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 yang menghasilkan sejumlah keputusan strategis, termasuk wacana pilkada melalui DPRD dan pembentukan koalisi permanen.
“Partai Golkar mendorong transformasi kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat sementara menjadi Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berdasarkan kesamaan platform dan agenda kebijakan,” kata Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan resmi, Minggu (21/12/2025).
Golkar juga menyarankan agar Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui DPRD dengan menekankan keterlibatan dan partisipasi publik. Rapimnas partai itu turut menyinggung perlunya perbaikan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia.
