RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, angkat bicara terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ia menyatakan, hingga saat ini PPP masih melakukan kajian mendalam dengan menyerap berbagai pandangan masyarakat mengenai isu tersebut.
“Jadi, memang setiap kebijakan politik itu kita juga harus mengacu kepada realitas bagaimana suara rakyat. Oleh karena itu, PPP sekarang masih terus mendengarkan dan merangkum bagaimana suara rakyat,” ujar Mardiono kepada wartawan usai membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) IX DPW PPP Sulawesi Selatan di Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (22/12/2025).
BACA JUGA: Demokrat Respons Usulan Golkar soal Pilkada Dipilih DPRD, Begini Katanya
Mardiono mengakui, belakangan wacana pilkada tidak langsung mulai banyak disuarakan, khususnya untuk pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota.
“Tetapi, memang banyak suara-suara yang mengemuka agar soal pilkada itu dikembalikan nanti melalui daerah, khususnya untuk daerah kabupaten/kota,” katanya.
Selain itu, PPP juga tengah mengkaji pola pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi. Menurut Mardiono, posisi gubernur yang berfungsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembahasan tersebut.
“Untuk daerah provinsi, karena provinsi itu akan menjadi keterwakilan dari pemerintah pusat, itu mungkin sedang kita bahas, apakah daerah provinsi itu nanti juga dipilih oleh DPRD provinsi atau mungkin itu menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagai keterwakilan,” jelasnya.
Ia menambahkan, PPP terus menjalin komunikasi politik dengan berbagai partai, baik yang berada di parlemen maupun di luar parlemen, guna membahas sistem pemilihan yang akan diterapkan ke depan.
“Terus dilakukan, baik yang di dalam parlemen maupun di luar parlemen. Kita terus melakukan koordinasi bersama untuk merumuskan bagaimana pelaksanaan pemilu ke depan agar menghasilkan sebuah demokrasi yang terbaik,” tutur Mardiono.
Lebih lanjut, Mardiono menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada sebelumnya. Menurutnya, catatan atas kekurangan di masa lalu harus menjadi bahan perbaikan agar tidak terulang di periode mendatang.
