Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah.
Dalam pernyataannya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa keputusan ini dibuat tanpa tekanan dari pihak manapun dan berkomitmen untuk mengembalikan IUP jika nanti lebih banyak ditemukan kerugian daripada manfaat.
“Apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya, artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya Muhammadiyah juga sepakat mengembalikan IUP itu,” kata Haedar melalui keterangan resminya, Minggu (28/7/2024).
BACA JUGA: Setelah NU, Terbitlah Muhammadiyah Terima Izin Tambang
Selanjutnya, Muhammadiyah menerima IUP untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Mereka juga ingin menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya alam yang tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keadilan.
Selain itu, Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah tidak sembarangan menerima pengelolaan tambang. Organisasi ini menghargai political will pemerintah yang menjadikan pertambangan sebagai usaha untuk kesejahteraan sosial melalui PP No. 25.
