Anak Muda Lebak Gelar FGD untuk Bahas Politik Nasional

Dinamika Politik Nasional Jadi Fokus Diskusi

Lebak – Para anak muda di Lebak kompak adakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas perkembangan politik nasional yang tengah berlangsung akhir-akhir ini.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat dan komunitas muda, terutama mahasiswa. Dalam diskusi yang diadakan di Cikuda Lake, Rangkasbitung Kamis, (19/10/2023), mereka membahas fokus terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia Capres-Cawapres yang mengejutkan publik.

Sorotan Terhadap Putusan MK

Dandy Rizqi Akbari Sihombing, Presiden Mahasiswa FEB Universitas La Tansa Mashiro (Unilam) menilai bahwa keputusan MK sebagai langkah yang kontroversial dan dianggap melanggar prinsip demokrasi.

“Keputusan MK yang ternilai tergesa-gesa ini telah menunjukkan ke publik bahwa ada main politik di tubuh konstitusi dalam upaya melancarkan dinasti politik,” kata dia saat diskusi berlangsung.

Selain itu, Alan Maulana, Direktur Eksekutif Jaringan Politik Gen-Z juga mengatakan bahwa ada kepentingan dalam proses kebijakan yang diambil dan diputuskan.

“Pak Jokowi telah memberi pesan kepada semua bahwa dalam politik tidak ada pertemanan yang abadi yang abadi hanyalah kepentingan, bisa dilihat berbagai manuver yang dilakukan oleh beliau sehingga beliau layak dinobatka sebagai king maker,” ungkap Alan.

Disaat yang sama, Hanif Maulana, Politisi Muda mengapresiasi kegairahan diskusi yang sudah berlangsung dalam membahas perkembangan politik kontemporer.

“kegiatan yang sangat bagus dimana narasumber dan juga pesertanya semua merupakan generasi milenial dan gen Z, tentunya diskusi ini bisa menjadi bahan kajian sekaligus pembelajaran bagi kaum muda untuk lebih peka terhadap situasi politik saat ini,” ujar Hanif.

Ia juga menngingatkan bahwa kontestasi Pemilu sebentar lagi, dan ini perlu ditanggapi dengan serius oleh generasi muda agar tidak salah dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat nantinya.

Baca juga: Duet Ganjar-Mahfud MD Dinilai Sangat Rasional

Kemudian, Imron Wasi, Ditektur Eksekutif Lingkar Studi Politik Milenial menyoroti bahwa hubungan antara Ketua MK dan Jokowi mempengaruhi proses pengambilan keputusan di MK.

“Keputusan ini bisa dilihat secara kasatmata tampaknya ada upaya yang berkelindan terhadap proses keputusan ini, terlebih ketua MK memiliki relasi dengan Jokowi. Oleh karena itu, MK harus segera membentuk Mahkamah Kehormatan untuk mengembalikan kembali trust publik terhadap MK,” pungkasnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar