2. Amortisasi
Amortisasi adalah pengakuan biaya secara bertahap atas aset tidak berwujud dalam beberapa periode sesuai masa manfaatnya.
Dalam konteks pengembangan software atau game, sejumlah regulasi mengatur bahwa biaya tertentu dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud, lalu diamortisasi selama masa manfaatnya. Jika pendekatan ini digunakan, maka biaya gaji developer tidak langsung mengurangi laba secara penuh di awal, melainkan dibebankan secara bertahap dalam beberapa tahun.
Konsekuensinya, laba pada tahun awal bisa terlihat lebih tinggi dibanding jika biaya tersebut langsung dibebankan. Dampaknya, pajak terutang pada periode tersebut juga berpotensi lebih besar.
Perbedaan inilah yang menjadi inti perdebatan dalam kasus pajak Toge Productions.
Polemik semakin meluas setelah CEO Agate, Aprilia, turut memberikan tanggapan. Ia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pandangan Kris Antoni dan menilai bahwa aturan yang ada memang harus diikuti sebagaimana mestinya.
Perdebatan pun tak terhindarkan. Warganet terbelah menjadi dua kubu:
-
Ada yang mendukung Kris Antoni dan menilai aturan tersebut memberatkan industri kreatif, khususnya pengembang game lokal.
-
Ada pula yang menilai bahwa ketentuan pajak tetap harus dipatuhi dan polemik ini bisa menjadi preseden kurang baik bagi pelaku industri lainnya.
Sejumlah praktisi pajak juga ikut membahas aspek teknis amortisasi, termasuk apakah pengembangan game secara spesifik memang termasuk kategori software development yang wajib dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.
Dampaknya
Di luar perdebatan teknis, isu “toge productions pajak” memunculkan kekhawatiran yang lebih luas bagi industri game nasional.
Pertama, muncul persepsi bahwa proses restitusi pajak berpotensi memicu pemeriksaan mendalam yang justru merugikan wajib pajak. Jika persepsi ini tidak diluruskan, dikhawatirkan akan memperkuat ketakutan pelaku usaha untuk mengajukan haknya.
Kedua, ada kekhawatiran bahwa developer game Indonesia bisa memilih mendirikan badan usaha di luar negeri demi kepastian regulasi dan perpajakan. Jika tren ini terjadi, maka identitas dan kebanggaan sebagai developer Indonesia bisa semakin berkurang di kancah global.
Padahal, karya seperti A Space for the Unbound telah membuktikan bahwa studio lokal mampu bersaing di level internasional.
Hingga polemik ini ramai dibahas, belum ada penjelasan teknis rinci yang sepenuhnya menjawab perbedaan tafsir antara pihak perusahaan dan otoritas pajak. Banyak pihak berharap ada klarifikasi terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman berkepanjangan.
Bagi industri game yang sedang bertumbuh, kepastian hukum dan kejelasan regulasi menjadi faktor krusial. Kasus ini menjadi momentum penting untuk membahas kembali bagaimana aturan perpajakan diterapkan pada sektor ekonomi kreatif, khususnya pengembangan game dan software.
BACA JUGA: Siapa Sebenarnya Hindia? Musisi yang Baru Saja Ditinggalkan Manajer Bisnisnya Yanuar Faisal Qwang
Pada akhirnya, isu “toge productions pajak” bukan sekadar soal satu perusahaan, melainkan cerminan tantangan yang dihadapi industri kreatif Indonesia dalam menavigasi regulasi yang terus berkembang.
