APK dan APS Caleg Bertebaran, Bawaslu Lebak Jelaskan Ini

Lebak – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lebak memberikan penjelasan terkait rencana penertiban Alat Peraga Sosialisai (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tersebar di berbagai wilayah Kecamatan Kabupaten Lebak menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Koordinasi dengan Satpol PP dalam Penertiban

Rencana penertiban ini telah dikoordinasikan dengan Satpol PP untuk menangani penyebaran APS dan APK di setiap Kecamatan, Kabupaten Lebak.

“Jadi, pada hari Selasa yang lalu (3/10/2023), Bawaslu telah berkoordinasi dengan Satpol PP, bahwa kita akan melaksanakan penertiban APS serentak pada tanggal 12 Oktober 2023,” kata Komisioner Bawaslu Lebak, Asep Rizal Murtadho, dalam wawancara dengan Ruangbicara pada Sabtu (7/10/2023).

Kewenangan Bawaslu dan Dasar Hukum

Meskipun demikian, Rizal mengaku bahwa Bawaslu belum memiliki dasar hukum yang kuat terkait kewenangan dalam penindakan tersebut.

“Kita masih belum memiliki dasar hukum yang kuat terkait penindakan ini, tetapi dalam penertiban ini kita merujuk pada Dasar Hukum PKPU 3 Th 2022 tentang tahapan dan jadwal, PKPU 15 th 2023 tentang tahapan kampanye dan Perda K3 Lebak no 17 tahun 2006 (Peraturan Daerah Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Kab. Lebak). Jadi, kita akan melakukan penertiban secara terpecah di masing-masing kecamatan, terutama di wilayah perkotaan,” jelasnya.

Baca juga: PB PMII Desak KPK dan Bawaslu Periksa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Terkait Dugaan Politik Uang

Ia juga menegaskan bahwa meskipun Bawaslu terlibat dalam penertiban, kewenangan sebenarnya berada di tangan Satpol PP.

“Perlu dicatat, alih-alih kita dianggap memiliki kewenangan, sebetulnya yang berhak melakukan penertiban adalah Satpol PP, bukan Bawaslu,” tegas Rizal.

Titik-Titik Penertiban yang Dilarang

Namun demikian, APS dan APK yang terpasang di lokasi terlarang sesuai dengan UU dan peraturan lainnya tetap akan ditertibkan.

“Yang tidak diperbolehkan, terutama di pohon, jalanan utama yang membahayakan bagi pengendara, di sekolah, dan tempat ibadah, itu adalah titik-titik yang tidak boleh,” terang dia.

Bawaslu juga menghimbau kepada para peserta pemilu untuk memperhatikan titik pemasangan APS yang telah ditentukan.

Selain itu, Rizal menekankan bahwa APS dan APK yang ditertibkan tidak boleh disimpan di sekretariat Panwaslu atau Bawaslu.

“Kita hanya mendampingi penertiban, dan APS juga tidak boleh disimpan di sekretariat; yang berhak melakukannya adalah Satpol PP,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar