RUANGBICARA.co.id – Arus mudik Lebaran 2026 di lintasan Bali–Jawa menjadi sorotan serius setelah kemacetan parah melumpuhkan jalur penyeberangan utama. Antrean kendaraan dilaporkan mengular hingga 45 kilometer dari Pelabuhan Ketapang menuju wilayah Jembrana, memicu kekhawatiran akan kesiapan sistem transportasi nasional menghadapi lonjakan pemudik.
Merespon hal itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno, menilai bahwa kondisi ini sebagai sinyal kuat perlunya langkah darurat dan terintegrasi untuk mudik tahun 2027.
BACA JUGA: Program Titip Motor Polisi Dinilai Bisa Ubah Peta Mudik di Indonesia
“Kemacetan panjang yang terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang dipicu oleh sejumlah faktor krusial,” kata Djoko dalam keterangan resmi yang diterima Ruang Bicara, Jumat (21/3/2026).
Hal itu disebabkan, lanjut Djoko, pertama, bertepatan dengan momentum arus mudik Lebaran dan perayaan Hari Raya Nyepi, yang menyebabkan lonjakan kendaraan secara bersamaan.
Kedua, sistem akses menuju Pelabuhan Gilimanuk masih terlalu terbuka. Banyak kendaraan datang tanpa tiket atau reservasi, sehingga arus tidak terkendali dan memicu penumpukan.
Ketiga, keterbatasan dermaga menjadi titik lemah utama. Penambahan jumlah kapal tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dermaga, sehingga kapal harus mengantre untuk bersandar. Dampaknya, kendaraan tidak terangkut secara optimal dan antrean meluas hingga ke jalan nasional.
Keempat, pola kedatangan kendaraan yang tidak terjadwal menyebabkan lonjakan dalam waktu singkat. Kelima, jalan nasional akhirnya berubah fungsi menjadi area parkir darurat saat kapasitas pelabuhan penuh.
“Masalah utamanya bukan hanya volume kendaraan, tetapi sistem kedatangan yang tidak tertata dan ketimpangan infrastruktur,” ujar Dosen Teknik Sipil Unika Soegjapranata tersebut.
Kontras dengan Jawa–Sumatera
Di saat jalur Bali–Jawa lumpuh, kondisi berbeda justru terjadi di Pelabuhan Merak yang relatif lengang pada periode yang sama. Bahkan, kapasitas besar yang dimiliki pelabuhan tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
Sebaliknya, kepadatan sempat bergeser ke Pelabuhan BBJ Bojanegara akibat antrean truk logistik yang terhambat aturan operasional. Sementara itu, Pelabuhan Ciwandan menunjukkan peningkatan fasilitas dan mampu melayani pemudik sepeda motor dengan lebih baik.
Djoko menilai lintasan Jawa–Sumatera jauh lebih fleksibel karena memiliki banyak alternatif pelabuhan seperti Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang. Kondisi ini berbeda dengan lintasan Bali–Jawa yang hanya bergantung pada satu poros utama, yakni Ketapang–Gilimanuk.
“Ketergantungan pada satu jalur membuat Bali–Jawa sangat rentan lumpuh saat terjadi lonjakan pemudik,” tegas Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) tersebut.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Djoko mendorong sejumlah langkah konkret. Di antaranya adalah penambahan kapasitas dermaga, penerapan sistem tiket daring wajib, serta pengaturan jadwal kedatangan kendaraan agar lebih merata.
Selain itu, penyediaan zona penyangga (buffer zone) sebelum area pelabuhan juga dinilai penting untuk mencegah kendaraan meluber ke jalan nasional.
Tak kalah penting, ia menyoroti perlunya pemerataan pemanfaatan infrastruktur pelabuhan yang sudah tersedia, terutama di wilayah barat Indonesia yang masih belum optimal digunakan.
