Bansos di Pandeglang Rawan Disalahgunakan Caleg Penguasa

PandeglangBantuan sosial (bansos) di Pandeglang berpotensi disalahgunakan oleh calon legislatif (Caleg) yang memiliki hubungan dengan keluarga penguasa atau kepala daerah setempat.

Dalam konteks Pemilu 2024, terdapat kekhawatiran serius terkait dimanfaatkannya bansos, terutama yang disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), untuk kepentingan meraup suara yang menguntungkan caleg tersebut.

Hubungan Keluarga Penguasa dan Caleg dalam Pemilu

Sejumlah Caleg penguasa yang tampil, seperti Risya Azzahra Rahimah Natakusumah (Caleg DPR RI PKB), Rizky Aulia Natakusumah (Caleg DPR RI Partai Demokrat), dan Dimyati Natakusumah (Bapaknya) yang mencalonkan diri dari PKS, ketiganya memiliki keterkaitan keluarga dengan Bupati Pandeglang, Irna Narulita.

Bahkan, informasi yang beredar hal itu sudah mulai terlihat di Pandeglang, dengan adanya dugaan ajakan dari tim yang mendistribusikan program bantuan untuk memilih Risya anak Bupati Pandeglang yang nyaleg di DPR RI lewat PKB.

Tidak Etis dan Politik Salah Kaprah

Prof Lili Romli, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menilai bahwa praktik semacam itu tidak etis dan dapat merugikan integritas demokrasi.

“Ini bisa dikatakan mereka ingin agar rakyat tetap miskin, sehingga akan tergantung terus pada bansos. Ini bentuk politik populis yang salah kaprah,” kata Lili Romli kepada media, dikutip Rabu (27/12/2023).

Baca juga: VN Ancam Cabut Hapus Bantuan Warga, Aktivis Lembaga Sosial Pandeglang Angkat Bicara

Dalam pandangannya, kampanye politik sebaiknya difokuskan pada inisiatif peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk upaya menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendidikan, sehingga masyarakat dapat terbebas dari cengkeraman kemiskinan.

“Bukan terus menerus melestarikan bansos,” katanya.

Pentingnya Tidak Memanipulasi Bansos

Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa bansos seharusnya tidak dipolitisasi dan seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Anggaran negara, yang berasal dari pajak bahkan dapat dari utang luar negeri, disalahgunanakan, dimanipulasi, dan dimanfaatkan untuk pemenangan pemilu. Ini sangat disayangkan,” lanjut Lili Romli.

Prof Lili juga berpesan bahwa bantuan sosial seharusnya dianggap sebagai upaya negara, bukan sebagai atribut personal atau figur tertentu.

“Moga rakyat sadar dan mengetahui bahwa bansos bukan kemurah-hatian penguasa, karena yang digunakan bukan uang pribadi tapi uang negara, yang hakekatnya adalah uang rakyat,” pesannya.

Pentingnya Pengawasan Pemilu

Maka dari itu, fungsi pengawasan pemilu harus dijalankan sebaik-baiknya oleh Bawaslu yang memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan. Jangan sampai tindakan penyelewengan ini dapat merusak tatanan demokrasi dan melanggengkan kekuasaan tirani di daerah tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *