“Kami berharap Kementerian Keuangan menyadari bahwa anggaran ini sangat penting. Mudah-mudahan ada tambahan anggaran untuk memenuhi kekurangan tersebut,” pungkas Sofyan.
Pemotongan anggaran di sektor pendidikan tinggi menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak. Jika tidak segera diatasi, bukan hanya mahasiswa yang terdampak, tetapi juga kualitas SDM Indonesia di masa depan.
Selain KIPK, pemotongan anggaran juga berdampak pada program beasiswa lainnya. Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) mengalami efisiensi sebesar Rp19,47 miliar dari pagu awal Rp164,7 miliar. Beasiswa kerja sama negara berkembang (KNB) yang awalnya Rp85,348 miliar juga dipotong 25 persen atau sekitar Rp21 miliar.
Kembali ke Pagu Awal
Oleh karena itu, Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengusulkan agar semua anggaran beasiswa tersebut dikembalikan ke pagu awal.
“Kami usulkan kembali supaya tidak ada efisiensi, sehingga pemotongannya kembali ke angka nol persen,” katanya.
Selain beasiswa, tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen juga menjadi perhatian. Kementerian Pendidikan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk kesejahteraan 80.000 dosen di Indonesia. Namun, Sofyan Tan mengungkapkan kekhawatirannya, mengingat anggaran yang sudah pasti saja bisa hilang, apalagi yang masih dalam tahap usulan.
Beasiswa dosen dan tenaga pendidikan dalam serta luar negeri turut terdampak, dengan pemotongan mencapai 25 persen dari total Rp236,8 miliar, yaitu sekitar Rp59 miliar.
BACA JUGA: Dituding Pemarah, Suka Main Tampar hingga Pecat, Menteri Satryo Didemo Pegawainya
“Gaji dosen di ASEAN sudah tergolong rendah. Jika kondisi ini dibiarkan, maka upaya peningkatan SDM akan sulit tercapai,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sofyan menyoroti dana sertifikasi dosen yang masih tertahan lebih dari Rp600 miliar. Banyak dosen yang sudah lulus sertifikasi tetapi belum menerima haknya, sehingga menjadi beban tersendiri bagi mereka.
