Meski demikian, Rini memastikan bahwa kenaikan gaji tahun 2025 menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“Tentunya karena ini menyangkut kesejahteraan pegawai akan kami prioritaskan. Tapi kami harus berbicara dulu dengan Kementerian Keuangan, dan kita sedang susun RPP Kesejahteraan Pegawai, nanti mungkin akan disesuaikan,” tambahnya.
Janji Manis atau Realita?
Meski begitu, kebijakan ini masih sebatas wacana verbal dan belum diikuti langkah konkret. Kritikus menyoroti potensi kontradiksi dengan rencana kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang dapat memicu kenaikan harga dan menurunkan daya beli masyarakat.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kenaikan gaji ini cukup untuk mengimbangi kebutuhan hidup yang kian meningkat?
Oleh karena itu, publik berharap kenaikan gaji ini bukan hanya sekedar janji manis atau omon-omon belaka. Seharusnya, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini berhasil memberikan dampak positif bagi kesejahteraan guru dan tidak terbentur oleh tantangan anggaran atau dinamika ekonomi nasional.
BACA JUGA: Bagaikan Bumi Langit! Perbandingan Mencolok Gaji Guru Honorer vs PNS
Masyarakat, khususnya guru, diminta untuk terus mengawal perkembangan ini. Apakah kebijakan tersebut akan segera diumumkan dan diimplementasikan? Ataukah hanya menjadi bagian dari retorika politik awal pemerintahan? Kita lihat saja nanti.
