Tata Kelola Buruk
Menanggapi kondisi ini, Pakar Transportasi dan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyebut kemacetan terjadi karena buruknya tata kelola kawasan pelabuhan.
Menurutnya, pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok selama ini hanya fokus pada sisi laut. Padahal, sisi darat yang menjadi akses utama kendaraan justru terabaikan.
Lebih lanjut, Djoko menjelaskan bahwa akses menuju pelabuhan masih sangat bergantung pada jalan raya. Sementara jalur kereta api yang dahulu membantu kini sudah hampir tidak digunakan lagi.
“Pelabuhan harus memperhatikan kapasitas darat, seperti tempat parkir truk, toilet, dan fasilitas lainnya,” ungkap Djoko.
Selain itu, Djoko juga menyoroti kebijakan pembatasan operasional angkutan logistik selama Lebaran. Ia menilai pembatasan selama 16 hari terlalu lama, karena idealnya hanya lima hari. Hal ini justru menghambat proses bongkar muat dan mengganggu distribusi logistik nasional.
Sebagai solusi, Djoko menyarankan pemerintah membangun kawasan penyangga yang memadai antara pelabuhan dan lingkungan sekitar. Menurutnya, kawasan tersebut harus bebas dari bangunan dan memiliki jarak minimal satu kilometer.
Terakhir, Djoko juga menyoroti tingginya biaya logistik di Indonesia. Salah satunya karena adanya biaya tidak transparan, seperti biaya parkir truk yang mencapai Rp 17.500 per masuk.
BACA JUGA: Beban Tarif Impor AS Justru Ditanggung Warganya Sendiri, Pengusaha Ekspor RI Ingatkan Dampak Ini
“Ini menambah beban ekonomi bagi pengemudi truk dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand,” tutup Djoko.
