Jakarta – Industri besi dan baja Indonesia kini menghadapi tantangan besar akibat pengenaan tarif struktural hingga 25 persen di pasar global. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya memperkuat industri nasional, terutama melalui integrasi rantai pasok dari hulu ke hilir agar lebih efisien dan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan dalam negeri.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Indonesia harus menjaga daya saing komoditas besi dan baja di tengah situasi perdagangan global yang sedang tidak menentu.
BACA JUGA:Â Situs PeduliLindungi Berubah Jadi Judol, Kemenkomdigi Lakukan Langkah Ini
“Saya ingin menggarisbawahi bahwa perdagangan global sedang memasuki tahun-tahun yang sulit karena adanya tarif struktural di mana besi, baja, dan aluminium dikenakan tarif 25%. Namun karena ini diperlakukan untuk seluruh dunia, maka tentunya kita harus menjaga daya saing kita,” ujarnya, Kamis (22/5/2025).
Selain itu, Airlangga mengapresiasi penandatanganan Nota Kesepahaman ASEAN Iron & Steel Council yang melibatkan enam negara anggota ASEAN. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Board of Directors dari Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam pada acara Iron Steel Summit & Exhibition Indonesia (ISSEI) 2025 di Jakarta Convention Center, Rabu (21/05/2025). Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasok regional besi dan baja.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa ASEAN, dengan populasi lebih dari 600 juta jiwa dan ekonomi yang mencapai lebih dari USD 3 triliun, merupakan pasar yang sangat kuat untuk industri besi dan baja. Oleh sebab itu, kerja sama ASEAN di sektor ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan kawasan Indo-Pasifik, terutama di tengah perang tarif antara Amerika Serikat dan China.
Tidak hanya itu, Indonesia juga menghadapi risiko oversupply dari China yang berpotensi membanjiri pasar domestik. Di samping itu, kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang diterapkan Uni Eropa menambah beban tarif bagi produk karbon, termasuk baja. Menko Airlangga menegaskan perlunya strategi menuju produksi besi dan baja yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Kita harus siap untuk itu dan saya berharap Asia Tenggara, besi, dan baja dapat membuat strategi menuju produksi yang lebih berkelanjutan dan lebih hijau. Saya juga setuju dengan Ketua South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) bahwa kita juga harus membahas tentang teknologi,” tambahnya.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah saat ini sedang melakukan review terkait regulasi anti-dumping guna mengantisipasi masuknya produk oversupply ke pasar Indonesia. Dengan demikian, penguatan industri nasional melalui integrasi yang efektif dari hulu ke hilir menjadi prioritas agar industri besi dan baja dapat bertahan dan berkembang.
