RUANGBICARA.co.id – Belakangan ini, gelombang protes terus terjadi di pelbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, Serang, Kediri, hingga kota-kota lainnya. Kota tersebut turut menjadi saksi bagaimana amarah rakyat tumpah ke jalan.
Dalam beberapa hari terakhir, hampir setiap sudut negeri ini dipenuhi teriakan demonstran yang menuntut keadilan. Mereka menyalakan api, bukan sekadar membakar fasilitas publik, melainkan juga simbol perlawanan terhadap arogansi para penguasa.
Di Jakarta, halte Transjakarta Senen hangus terbakar. Di Serang, Pos Polisi turut dibakar massa. Sementara di Makassar, kantor DPRD Sulawesi Selatan porak-poranda hingga menelan korban jiwa. Di Kediri, gedung DPRD dan Pemkab bernasib sama.
BACA JUGA: Beres-beres BUMN Ala Prabowo
Kerusuhan meluas ke berbagai penjuru daerah hingga tak terbendung lagi. Bahkan rumah beberapa anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, Uya Kuya, hingga Eko Patrio yang dinilai arogan dan tak memiliki empati, ikut menjadi sasaran. Perkakas rumah rusak, barang-barang dijarah. Tak hanya itu, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tak luput dari amukan massa hingga penjarahan.
Dari Ojol Tertabrak Barracuda
Mungkin jika tak ada kejadian ojol dilindas, amukan massa tak akan menyebar sejauh ini. Awalnya, kemarahan publik dipicu insiden memilukan pada Kamis (28/8/2025). Sebuah mobil barracuda milik Brimob melindas seorang pengemudi ojek online (ojol) di depan Gedung DPR RI, Senayan, ketika ia tengah mengantarkan pesanan di tengah aksi demonstrasi.
Kejadian tragis itu sontak menjadi percikan api. Sebab itu, malam harinya, markas Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat, diserbu massa gabungan ojol dan warga. Bentrokan pun berlanjut hingga keesokan harinya. Namun sesungguhnya, demonstrasi ini hanyalah puncak dari akumulasi kekecewaan rakyat atas berbagai kebijakan yang dianggap merugikan: arogansi pejabat, kata-kata yang menyakiti rakyat, kasus korupsi, rangkap jabatan wamen sebagai komisaris BUMN, hingga kenaikan tunjangan DPR.
Gelombang protes kemudian merambat ke daerah lain. Situasinya juga semakin memanas dan mencekam. Beberapa gedung perkantoran di Jakarta tutup dan pekerjanya WFH dimulai 1 September 2025. Kabarnya, Ojol juga akan menggelar aksi lanjutan pada 4 September untuk menindaklanjuti kejadian terlindasnya rekan mereka Affan Kurniawan oleh oknum Brimob. Meski sudah ditetapkan tersangkanya, akan tetapi mereka tetap menuntut transparansi hukum yang adil.
Respon Prabowo
Menyadari eskalasi yang kian liar, Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara. Dalam pidato resmi di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025), ia menegaskan bahwa pemerintah mendengar aspirasi rakyat. DPR disebut siap mencabut sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk kenaikan tunjangan dan kunjungan kerja ke luar negeri. “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.
Ia juga memerintahkan kementerian dan lembaga untuk membuka pintu dialog. “Utusan rakyat harus diterima. Kritik dan koreksi terhadap jalannya pemerintahan wajib didengar,” tegasnya.
Namun di balik keterbukaan itu, Prabowo juga mengingatkan adanya “gejala makar dan terorisme” di balik gelombang aksi. Ia menegaskan bahwa kerusuhan, penjarahan, dan pengrusakan fasilitas umum tak bisa ditoleransi.
