“Kemarin usulan dari Garuda maupun Saudia masih menggunakan asumsi harga avtur di atas 100 sen dolar AS per liter. Tapi dengan adanya gencatan senjata, harga kemungkinan turun dan akan kami sesuaikan kembali,” katanya.
Sebelum konflik memanas, biaya penerbangan per jamaah tercatat berada di kisaran Rp33,5 juta. Namun dalam skenario terburuk, angka tersebut berpotensi melonjak hingga Rp46,9 juta, bahkan mencapai Rp50,8 juta jika terjadi perubahan rute penerbangan.
Adapun maskapai Garuda Indonesia mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per jamaah. Sementara Saudia Airlines mengajukan kenaikan sekitar 480 dolar AS per orang.
Meski demikian, pemerintah memastikan akan mencari solusi agar selisih biaya tidak dibebankan kepada jamaah. Salah satu opsi yang disiapkan adalah penggunaan sumber pendanaan alternatif.
“Bisa dari APBN atau sumber lain seperti dana yang dikelola BPKH. Tapi yang jelas, Presiden sudah menyampaikan agar biaya ini tidak dibebankan kepada jamaah,” kata Irfan Yusuf.
BACA JUGA: Tiga Saham Masuk Pantauan BEI, Emiten Terafiliasi Haji Isam Ikut Tersorot
Langkah ini menunjukkan adanya negosiasi aktif antara pemerintah dan maskapai di tengah tekanan biaya global. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara realitas ekonomi dan komitmen sosial agar ibadah haji tetap terjangkau bagi masyarakat.
