Jakarta – Transportasi massal di kota-kota besar Indonesia masih menghadapi banyak tantangan.
Hal itu diungkap Pakar transportasi Djoko Setijowarno. Menurutnya, hingga kini belum ada perbaikan signifikan meski janji subsidi dari pasangan Prabowo-Gibran sempat digaungkan saat kampanye Pilpres 2023.
Lebih lanjut, Djoko yang juga akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini menyoroti masalah utama, yaitu perencanaan yang lemah, kelembagaan yang tidak jelas, serta keterbatasan pendanaan.
BACA JUGA: Baru 3 Bulan, Bansos 2025 Tembus Rp38,9 Triliun, Dipakai Apa Saja?
Ia menjelaskan bahwa sistem transportasi massal seperti MRT dan LRT belum berkembang maksimal karena keterbatasan dana di tingkat pemerintah daerah.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, sulit bagi kota selain Jakarta untuk membangun MRT atau LRT,” tegasnya, Jumat (2/5/2025).
Menurut data Bappenas, urbanisasi di Indonesia meningkat pesat. Pada 2020, sekitar 56,7 persen penduduk tinggal di perkotaan dan diperkirakan mencapai 70 persen pada 2045. Kondisi ini membuat pembangunan transportasi massal menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Namun, Djoko menilai bahwa kondisi di lapangan belum menunjukkan arah yang menjanjikan. Program subsidi transportasi umum yang dijanjikan saat kampanye Prabowo-Gibran belum terealisasi hingga saat ini.
