RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Prof. Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan rencana investasi besar mencapai Rp1.168 triliun dalam 10 tahun ke depan.
Ia menyebutkan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034 telah menetapkan porsi energi terbarukan sebesar 42,6 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, tenaga surya menempati porsi terbesar dengan 17,1 GW.
BACA JUGA: Bukan Soal Menang atau Kalah, Ketum Baru Zulfan Zahar Ubah METI Jadi Wadah Bersama
“Investasi pastinya sangat besar, kita melihat apakah bisa terealisasi Rp1.168 triliun dalam 10 tahun. Sebanyak 70 persen dari investasi ini ditopang oleh Independent Power Producer (IPP),” ujar Prof. Eniya dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) di Auditorium PLN, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
Menurutnya, Presiden RI telah menargetkan pembangunan 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional hingga 2029. Selain itu, energi air (hidro), panas bumi, bioenergi, serta energi laut juga mendapat porsi penting.
Menariknya, untuk pertama kalinya, energi laut dan nuklir masuk dalam perencanaan jangka panjang. Energi nuklir akan diarahkan masuk ke sistem kelistrikan Sumatra dan Kalimantan, seiring kebutuhan industri dan rencana kerja sama dengan Singapura.
“Kita sekarang sedang melakukan simulasi untuk nuklir dan laut. Grid nuklir akan ditempatkan di Sumatra dan Kalimantan sesuai potensi industrinya,” jelasnya.
Prof. Eniya juga menyoroti perkembangan energi panas bumi (geothermal) yang kini hampir menyamai kapasitas Amerika Serikat. Ia optimistis Indonesia bisa menjadi nomor satu di dunia dalam kapasitas panas bumi.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan terobosan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Mekanismenya dibuat sederhana dengan perizinan langsung tanpa lelang, di mana PLN wajib membeli listrik dari pengolah sampah minimal 1.000 ton per hari.
“Konsep pengolahan sampah menjadi energi akan menjadi topik besar setelah Perpres keluar. Investor bisa langsung masuk melalui mekanisme perizinan tanpa lelang,” ungkapnya.
