DJKI Kemenkumham Ramaikan Inari Expo 2024

Salah satu peserta yang akan ikut serta adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). DJKI memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA : InaRI Expo 2024 Bakal Pecahkan Dua Rekor

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
3. Pemberian bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
4. Pelaksanaan pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.