DPR dan IMA Desak Pemerintah Hentikan Pembangunan Pabrik Nikel Baru

Jakarta – Anggota DPR dan Indonesian Mining Association (IMA)  minta rencana pembangunan pabrik nikel baru dihentikan karena cadangan menipis.

Hal ini berdasarkan kekhawatiran terhadap habisnya cadangan nikel Indonesia dalam 7 tahun.

Pertimbangan Pasokan Smelter sebagai Dasar Keputusan

Djoko Widajatno dari Indonesian Mining Association (IMA) mengungkapkan bahwa penipisan cadangan nikel di Indonesia terkait dengan rencana perluasan pabrik pengolahan nikel yang diharapkan akan beroperasi penuh.

Menurut Djoko, dari 132 rencana smelter, dibandingkan dengan 22 smelter yang telah ada, kebutuhan bijih nikel diperkirakan meningkat hingga 4 kali lipat, mencapai 497 atau 400 juta ton nikel basah. Situasi ini diperkirakan akan mengakibatkan sisa cadangan hanya bertahan selama 7 tahun.

Djoko juga memproyeksikan penyelesaian pembangunan 136 smelter pada tahun 2025.

“Idealnya, penyelesaian 136 smelter ini akan tercapai pada tahun 2025. Sementara itu, kebutuhan saat ini masih berkisar pada 200 juta ton, sehingga masih memungkinkan bertahan selama 7 tahun dengan situasi saat ini,” kata Djoko dalam program Mining Zone CNBC Indonesia, Selasa (15/8/2023).

Tanggapan Terhadap Kelambanan Pemerintah dalam Mengatasi Kekurangan Cadangan Nikel

Mulyanto, anggota Komisi 7 DPR RI, menilai pemerintah lamban dalam merespons masalah menipisnya cadangan nikel.

“Menurut kami pemerintah lamban ya ga serius menangani persoalan ini. Menurut kami udah lama ini di DPR sudah bahas ini,” ujarnya dalam acara Mining Zone, CNBC Indonesia, pada Jumat (18/8/2023).

Baca juga: Peran Strategis Tenaga Surya dalam Percepatan Transisi Energi

Mulyanto menyarankan agar pemerintah segera menghentikan pembangunan smelter tipe 1 dan melarang ekspor nikel setengah jadi dengan kandungan 4%-10%.

“Kami sudah rekomendasikan untuk segera menghentikan yang namanya smelter tipe 1 yang maksudnya memproduk hilirisasi tipe 1 nikel pig iron, fero nikel, dan sebagainya,” terangnya.

Optimisasi Pengolahan Nikel dan Efisiensi Cadangan

Mulyanto juga menekankan bahwa Indonesia sebaiknya fokus pada pengolahan saprolit menjadi produk bernilai lebih tinggi.

“Sayangnya, saat ini nikel dari saprolit dengan kadar 1,7% hanya diolah menjadi NPI. Ini adalah proses hilirisasi yang belum maksimal dan seharusnya dihentikan. Ekspor NPI masih dilakukan bebas pajak,” katanya.

Lebih lanjut menurut dia, penggunaan saprolit sebaiknya tidak hanya untuk menghasilkan NPI. Disarankan agar ekspor NPI dengan kadar rendah dihentikan.

Dalam sisa waktu 7 tahun, penting untuk menghentikan ekspor NPI kadar 1,7%, karena ini memboroskan sumber daya alam berharga. Produk dengan kadar 4-10% hanya berupa potongan batuan dan sebaiknya tidak dikirimkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *