Jakarta – Pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terutama jenis Pertalite. Kebijakan ini akan diterapkan dalam waktu dekat untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding, menekankan pentingnya persiapan dan sosialisasi yang matang. Hal ini untuk memastikan kebijakan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
BACA JUGA: Mobil BBM Lebih Ringan Dibanding Mobil Listrik? Cek Faktanya
“Kebijakan ini harus diterapkan dengan hati-hati agar tidak menyulitkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan Pertalite. Pastikan kebijakan ini tepat sasaran dan tidak merugikan rakyat,” tegasnya.
Karding juga memperingatkan potensi reaksi negatif jika pemerintah tidak memberikan penjelasan yang jelas. Ia mendesak agar ada mekanisme yang transparan dalam mengidentifikasi kelompok yang berhak menerima subsidi.
“Pemerintah perlu memastikan mekanisme yang jelas untuk membantu kelompok yang benar-benar membutuhkan. Dengan begitu, mereka masih bisa memanfaatkan Pertalite,” ujarnya.
Pemerintah menyatakan, pembatasan BBM bersubsidi ini dilakukan karena banyak pengguna berasal dari kalangan menengah ke atas. Subsidi menjadi tidak tepat sasaran. Meski begitu, Karding berharap pemerintah bisa mengedukasi masyarakat dengan baik agar kebijakan ini tidak menimbulkan kontroversi.
