Dua Fraksi di DPR, Tolak Sahkan RUU Kesehatan

Jakarta – Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak RUU Kesehatan untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam pendapat akhir, yang diwakili oleh Dede Yusuf Macan, yang merupakan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Partai Demokrat menyatakan penolakan mereka terhadap RUU ini di pembicaraan tingkat II.

“Mengucapkan Bismillah dan mengharap ridho Allah, Partai Demokrat menolak RUU Kesehatan untuk disahkan menjadi Undang-Undang pada pembicaraan tingkat II,” kata Dede.

Dalam penolakan tersebut, Partai Demokrat menyoroti bahwa pemerintah menghapus Mandatory Spending kesehatan dalam APBN.

Dede Yusuf menyatakan bahwa penolakan tersebut mencerminkan komitmen politik negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh negeri.

Baca juga: DPR Resmi Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang

Selain itu, Partai Demokrat khawatir dengan liberalisasi tenaga kesehatan dan tenaga medis asing yang dianggap berlebihan dalam RUU Kesehatan. Mereka mengingatkan akan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dan pembiayaan yang menjadi perhatian semua pihak. Partai Demokrat juga menyoroti kecenderungan pemerintah yang mendorong investasi dan kepentingan ekonomi di sektor kesehatan, namun mereka berpendapat bahwa kebijakan yang terlalu berfokus pada investasi dan bisnis dapat memiliki dampak negatif.

Protes terhadap RUU Kesehatan

RUU Kesehatan disertai unjuk rasa di luar Gedung DPR. IDI dan PPNI menolak undang-undang ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *