RUANGBICARA.co.id, Jakarta — Ada ironi yang menyeruak dari data yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).
Di tengah semangat efisiensi birokrasi yang selama ini terus digaungkan, jumlah kementerian dan lembaga di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru melonjak. Dari 86 K/L pada 2024, kini menjadi 99.
“Seluruh kementerian/lembaga sekarang jumlahnya 99. Naik cukup drastis dari tahun lalu,” ujar Sri Mulyani lugas.
BACA JUGA: Dibalik Program Komcad Ada Sosok Laksda Sri Yanto, Ini Profil Lengkapnya
Kenaikan ini tentu bukan sekadar angka. Ia mencerminkan perubahan orientasi pemerintahan, dari perampingan ke perluasan.
Ironi ini makin terasa saat kita melihat angka lain. Misal seperti pemerintah daerah yang kini berjumlah 546, desa mencapai 75.266, dan satuan kerja (satker) melonjak jadi 19.439. Semakin banyak struktur, semakin besar biaya yang harus ditanggung negara.
Padahal, dalam banyak kesempatan, pemerintah menyuarakan pentingnya efisiensi, penataan ulang birokrasi, dan digitalisasi layanan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya: struktur makin membesar, anggaran makin membengkak.
Sri Mulyani seakan memberi isyarat bahwa menambah struktur tak selalu menjadi solusi. “Ini adalah volume kegiatan yang harus dijawab tidak selalu dengan nambah orang, tapi investasi di bidang sistem,” tegasnya.
Ia menyampaikan jumlah wajib pajak kini bertambah menjadi 82,23 juta orang. Jumlah eksportir dan importir pun mencapai 148 ribu orang. Volume kerja meningkat, namun bukan berarti harus merekrut pegawai baru. Justru, menurutnya, sistem dan teknologi informasi harus diperkuat agar kinerja bisa tetap efisien.
