APBN Membesar, Tapi Siapa yang Tumbuh?
APBN 2025 mencatatkan target ambisius. Penerimaan negara dipatok naik 2,03 persen menjadi Rp3.004,5 triliun. Belanja pemerintah pusat naik 2,34 persen ke Rp2.701,44 triliun. Pembiayaan utang pun tak ketinggalan: naik 1,28 persen menjadi Rp775,9 triliun.
Begitu juga nilai aset negara yang ditargetkan tumbuh 7,57 persen. Namun, di tengah semua angka-angka besar ini, Sri Mulyani menyoroti satu hal: Kementerian Keuangan—sebagai motor fiskal negara—justru tidak mengalami pertumbuhan struktur yang signifikan.
Sementara, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa Kemenkeu justru terus menekan jumlah pegawainya. Dari 80.759 pegawai pada 2021, kini tinggal 77.468 orang dan turun 4,07 persen. Ia menekankan bahwa rekrutmen dilakukan sangat selektif dan hanya untuk menggantikan pegawai yang pensiun.
“Kita mulai melihat kebutuhan di tiap unit secara sangat-sangat detail,” ujar Suahasil. Fokus Kemenkeu adalah memperkuat SDM lewat peningkatan kapasitas teknologi dan sistem informasi, bukan semata-mata menambah jumlah pegawai.
Pertanyaannya kini, di tengah lonjakan struktur birokrasi yang makin gemuk, mampukah janji efisiensi tetap dipegang? Pemerintah memang bisa berdalih bahwa tantangan zaman menuntut penyesuaian. Namun, jika penyesuaian itu justru mengarah pada pembengkakan lembaga, apakah kita sedang menuju reformasi birokrasi, atau malah mundur ke pola lama?
Oleh sebab itu, efisiensi sejati mestinya bukan sekadar jargon. Ia harus tercermin dalam praktik, bukan hanya pada kementerian yang ramping, tetapi juga dalam keputusan strategis di tingkat nasional.
