Lebih lanjut, Fahri menyebutkan bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah. Menurutnya, jika pemerintah tidak hadir, masyarakat akan membangun rumah secara mandiri dengan kualitas seadanya yang berisiko tidak layak huni. Oleh karena itu, pemerintah perlu terlibat aktif dalam memastikan pembangunan rumah rakyat berjalan sesuai standar.
“Skema dalam program ini dirancang untuk memastikan konstruksi dan bangunan yang digunakan telah melalui riset mendalam oleh pemerintah. Hal ini bertujuan memastikan setiap rumah layak untuk dibangun,” jelas Fahri.
Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi
Dalam rapat koordinasi (rakor) yang membahas program kerja tahun anggaran 2025, Menko AHY juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai landasan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ia menyebut bahwa pembangunan infrastruktur 20 tahun ke depan akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan nasional.
“Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, kita membutuhkan infrastruktur yang tepat sasaran,” ujar AHY.
Menurutnya, sektor perumahan dan kawasan permukiman dapat menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dengan 10 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan 20 juta rumah tidak layak huni, AHY mendorong solusi yang memungkinkan masyarakat di desa maupun kota mendapatkan hunian layak secara merata.
BACA JUGA:Â Menteri PKP Usulkan Perubahan Proporsi KPR FLPP, Targetkan Penyaluran 300 Ribu Unit
Dengan demikian, program Tiga Juta Rumah menjadi langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan perumahan. Kolaborasi antar-lembaga dan dukungan semua pihak diharapkan mampu mengatasi tantangan dan mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
