Gibran Jadi Cawapres, Anwar Usman Dilaporkan

JakartaKetua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman dilaporkan oleh 16 guru besar dan pengajar hukum tata negara (HTN) serta hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS).

Laporan tersebut merupakan respon atas putusan kontrovesial MK yang loloskan Gibran Rakabuming Raka jadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Dalam laporan yang diajukan ke Majelis Kehormatan MK (MKMK), para akademisi ini minta Anwar Usman dipecat jika terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim.

Hal ini disampaikan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan kuasa hukum IM57+ di Gedung MK, Jakarta, pada Kamis (26/10/2023).

“Kami mendorong bahwa proses ini ketika ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang berat, terutama terkait dengan conflict of interest, bisa memberikan sanksi yang setara atau sanksi yang berat berupa pemberhentian secara tidak hormat,” ujar Violla Reininda, Peneliti PSHK dna Kuasa Hukum CALS, dikutip, Jum’at (27/10/2023).

Selain itu, Violla menjelaskan telah mengidentifikasi empat poin utama dalam laporan tersebut. Pertama, potensi konflik kepentingan terkait dengan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Jokowi Dibalik Putusan MK Batas Usia Capres-Cawapres

Sekaligus, Anwar Usman dianggap melanggar prinsip kecakapan dan kesetaraan dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua MK. Tidak hanya itu, dia juga disorot karena tidak menjalankan hukum acara dengan baik.

“Ketiadaan judicial leadership ini berkaitan dengan kepemimpinan beliau ketika menghadapi adanya concurring opinion dari dua hakim konstitusi yang substansinya ternyata dissenting opinion. Sehingga menimbulkan keganjilan juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi,” tegas Violla.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti Anwar Usman atas ketidakberpihakannya, terutama ketika memberikan komentar terbuka tentang perkara yang sedang ditangani.

Violla berharap bahwa laporan ini akan diperiksa secara objektif oleh MKMK dan bahwa para hakim konstitusi yang akan menjadi saksi dalam proses ini akan bersikap kooperatif. Dalam konteks yang lebih luas, Violla juga mengajak generasi muda untuk turut mengkritisi dan mengawasi setiap proses laporan etika di MKMK ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *