IMPAS Bahas Polemik Kepemilikan 4 Pulau Sengketa Aceh-Sumut

Banda Aceh – Ikatan Mahasiswa Pascasarjana (IMPAS) Aceh – Jakarta mengadakan Seminar Nasional membahas terkait Polemik Kepemilikan Empat Pulau Sengketa Aceh- Sumatera Utara di Aula Gedung Teater UIN Ar-Raniry, Kota Banda Aceh, pada Rabu, (21/6/2023).

Agenda kegiatan seminar ini, bekerja sama dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Ar-Raniry dengan mengusung tema ‘Benang Merah Polemik Kepemilikan Wilayah Administrasi Provinsi Aceh: Mengurai Fakta, Merumuskan Solusi’.

Seminar ini menghadirkan pemateri di antaranya Kepala Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setda Aceh, Afifuddin selaku perwakilan dari Pemerintah Aceh, Pemerintah daerah diwakilkan Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, Junaidi dan akademisi Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, Delfi Suganda SHi LL M.

Pada kesempatan itu Ketua Umum IMPAS Aceh-Jakarta, Nazarullah mengatakan, seminar nasional ini diharapkan bisa mendorong penuntasan polemik antara Aceh dan Sumut mengenai empat pulau tersebut.

“Semoga kita mendapatkan hasil kajian berupa kunci permasalahan dengan adanya seminar seperti ini,” kata Nazarullah, dalam sambutannya, pada Rabu, (21/6/2023).

Nazarullah mengaku materi yang disampaikan berdasarkan data dari kajian yang dilakukan IMPAS Aceh-Jakarta, polemik mengenai empat pulau tersebut telah terjadi sejak tahun 2008.

Tepatnya pada 20-22 November 2008, dilaksanakan verifikasi dan pembakuan nama pulau dalam wilayah Aceh oleh Tim Nasional pembakuan nama Rupabumi yang terdiri dari Kemendagri, KKP, Dishidros TNI AL, Bakosurtanal, dan Pakar Toponimi di Kota Banda Aceh.

Dari hasil Rapat tersebut menyampaikan hasil dari verifikasi yang dibakukan bahwa ada 260 pulau berada di wilayah Aceh. Namun tetapi, dari keseluruhan pulau tidak tercatat adanya Pulau Mangkir besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang, masuk dalam wilayah.

Kemudian, rapat selanjutnya yang dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada 14-16 Mei 2008 dengan tim pulau yang tidak tercatat masuk dalam wilayah Aceh, malah tercatat masuk dengan wilayah Sumut. Ada 213 Pulau yang terverifikasi dan dibakukan masuk dalam wilayah Sumut.

“Termasuk empat pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang,” ungkap Nazarullah.

Tidak hanya itu, Kemendagri sudah mendaftarkan empat pulau tersebut sebagai milik Sumut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tahun 2012. Sedangkan Pemerintah Aceh telah mendirikan sejumlah bangunan di empat pulau itu, mulai dari mushola, rumah singgah, dan prasasti.

Meski demikian, sejak 2012 sampai hari ini, empat pulau tersebut dikatakan Nazarullah, masih diklaim sebagai milik Sumut. Hal ini sesuai data kajian yang dilakukan IMPAS Aceh-Jakarta.

“Kalau memang itu punya Aceh, Pemerintah Aceh harus tegaskan dan ayo lengkapi data, Kita siap sama-sama berjuang, kita bergandengan tangan, kita perjuangkan itu milik Aceh,” imbuh Nazarullah.

Ia juga menjelaskan, ada persamaan penamaan empat pulau yang ada di wilayah Aceh dan Sumut. Tetapi, ada perbedaan dalam titik koordinatnya.

“seperti Pulau Mangkir Besar diklaim dalam wilayah Aceh terdapat pada koordinat 20 14’ 30” LU 970 25’ 32” BT. Sedangkan Pulau Mangkir Gadang wilayah Sumut, berada di koordinat 20 8’ 49” LU 980 7’ 29” BT,” jelasnya.

Afifuddin Kepala Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setretariat Daerah (Setda) Aceh membenarkan adanya perbedaan titik koordinat dan persamaan nama.

“Meski memiliki perbedaan nama, akan tetapi empat pulau itu disampaikan kepala Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setda Aceh merupakan milik Aceh,” kata Afifuddin

Secara historis dirinya menjelaskan, bahwa keempat pulau tersebut merupakan milik Aceh bila mengacu dari beberapa bukti pada tahun 1965. Namun, diduga ada kesalahan dalam pencatutan titik koordinat.

Ia juga mengaku sudah berupaya beberapa kali melayangkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menegaskan bahwa pulau itu milik Aceh. Hal itu belum membuahkan hasil sampai dengan saat ini, Kemendagri masih menetapkan empat pulau itu milik Sumatra Utara.

“Setelah dikonfirmasi ulang, itu masih milik Aceh,” ujar Afifuddin.

Upaya tersebut terus diperjuangkan sampai pada Februari 2023, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki kembali menyurati Kemendagri, agar merevisi keputusan tersebut juga meminta Kemendagri untuk mengeluarkan empat pulau itu dari Sumut dan masukan ke Aceh.

“Pemerintah Aceh secara birokrasi telah berusaha sangat-sangat maksimal dan kita tidak pernah diam. Kita menyurati, meminta Kemendagri untuk merevisi Kepmendagri,”

Oleh sebab itu, pemerintah Aceh bakal memberikan kebutuhan mengenai data kepada para mahasiswa terkait kepemilikan empat pulau tersebut. Sehingga dapat dipelajari dan mengambil langkah bagaimana memperjuangkannya.

Sementara itu, Junaidi mewakili Pemkab Aceh Singkil mengaku, nelayan tidak bisa melakukan penangkapan ikan karena disebabkan polemik mengenai sengketa empat pulau ini.

“Empat pulau ini harus dapat segera diselesaikan. Karena ini sangat berdampak terhadap para nelayan kita,” kata Asisten I Pemkab Aceh Singkil itu.

Junaidi menjelaskan dalam aspek hukum polemik perbatasan sebelumnya telah diselesaikan oleh Pemerintah Aceh dan Sumut pada tahun 1992. Kedua provinsi sepakat atas batas mengenai masalah empat pulau yang kini menjadi sengketa.

“Dalam peta perbatasan antara kedua provinsi tahun 1992, terlihat bahwa Pulau Mangkir besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang masuk dalam wilayah Aceh yang kala itu masih bernama Daerah Istimewa Aceh (DIA),” tuturnya

Kemudian, kesepakatan bersama Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Aceh dan Sumut kembali terjadi pada 31 Oktober 2002. Dalam rapat di Jakarta, disepakati dan dipasang enam pilar batas serta satu pilar titik acuan di Pulau Panjang antara Kabupaten Singkil Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Dairi, Sumut.

Menurutnya lebih lanjut, data hasil pengukuran dan pemasangan pilar oleh Pemkab Aceh Singkil bekerja sama dengan Topografi Iskandar Muda dan Bakosurtanal, pada 19 September 2002, bahwa telah dipasang PBU 007 di Pulau Panjang dengan koordinat 2° 05’ 53.50″ LU, 98° 10’ 46.92″ BT.

Tidak hanya itu, bahkan hingga saat ini, kebiasaan serta budaya masyarakat Kabupaten Aceh Singkil diketahui warga dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Salah satunya mengenai larangan melaut di Hari Jumat.

“Keadaan ini dituruti pula diketahui oleh nelayan asal Tapanuli Utara, Sumatra Utara. Mereka tidak pergi melaut ke empat pulau tersebut pada Jum’at,” ujarnya.

Junaidi juga dengan tegas mengatakan keempat pulau itu bagian dari wilayah Aceh, bahkan sejumlah infrastruktur dibangun di pulau-pulau tersebut. Mulai dari tugu selamat datang, pelabuhan, hingga prasasti yang menandakan kawasan itu masuk dalam wilayah Aceh.

Akademisi Hukum Tata Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Delfi Suganda SHi LL M. pada kesempatan ini memberikan konsep penyelesaian dengan menawarkan social legal.

“Sehingga dapat menyerap semua aspirasi. Baik politik, hukum, dan budaya serta kondisi lapangan di sana,” kata Delfi.

Lanjut Delfi, ia mengatakan empat pulau yang kini masuk dalam administrasi Pemerintah Sumut memiliki banyak potensi terutama sumber daya alamnya. Sehingga berpotensi menghidupkan wisatanya.

Meski demikian, polemik yang terjadi antara kedua provinsi bertetangga tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus diselesaikan sampai tuntas. Sebab, dampak lain akan berpengaruh terhadap anggaran masing-masing daerah.

Ia berharap, hasil diskusi dari seminar dapat memberikan dampak dengan mendorong Pemerintah Aceh untuk lebih serius memperjuangkan haknya. Terutama empat pulau yang diklaim Pemerintah Sumut.

Jika sebelumnya telah dilakukan langkah dengan menyurati Kemendagri serta dimediasi oleh Menkopolhukam, saat ini harus dilakukan riset oleh para akademisi agar tidak hanya terpaku pada aspek regulasi.

“Paling tidak pihak akademisi riset awal tidak hanya budaya, tetapi harus disertai bukti autentik yang bisa mendukung kekuatan fakta dan data Pemerintah Aceh,” tutupnya.

Diketahui peserta Seminar Nasional tersebut dihadiri oleh mahasiswa UIN Ar-Raniry, juga mahasiswa dari berbagai kampus lainnya di Kota Banda Aceh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *