Inilah Pelanggaran HAM yang Dituduhkan ke Prabowo

Jakarta – Kabar mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kembali mencuat, kali ini melibatkan nama Prabowo Subianto. Sebuah fakta mencengangkan terungkap terkait operasi Tim Mawar yang melibatkan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada masa pemerintahan Soeharto dan Orde Baru (Orba).

Peran Tim Mawar

Orba, yang dikenal dengan kekuatan militer dan kebijakan represifnya, menunjukkan taringnya menjelang lengsernya Soeharto. Tim Mawar, kelompok perwira Kopassus dengan misi menjaga kekuasaan Soeharto, menjadi pion utama dalam menjalankan agenda tersebut. Kelompok ini dituduh melakukan tindakan penculikan terhadap aktivis yang dianggap radikal dan mengganggu stabilitas nasional.

Keterlibatan Prabowo

Dalam periode 1997-1998, operasi Tim Mawar dilakukan secara rahasia. Mayor Bambang Kristiono, yang mendapatkan perintah langsung dari Prabowo Subianto, memimpin penyelidikan terhadap kelompok aktivis yang menentang pemerintah. Operasi ini bertujuan untuk mendeteksi kelompok radikal dan otak kerusuhan di dekat pusat kekuasaan.

Baca juga: Disinggung Ganjar Soal HAM Prabowo Malah Minta Jangan Dipolitisasi

Operasi dan Dampaknya

Namun, operasi ini terbongkar ketika salah seorang aktivis, Pius Lustrilanang, berhasil melarikan diri dan memberikan kesaksian mengenai praktik penculikan yang dilakukan oleh Tim Mawar. Aktivis yang diculik tidak hanya ditahan, tetapi juga mengalami penyiksaan, mulai dari pemukulan hingga setrum listrik, sebagai upaya agar mereka tidak lagi mengganggu rezim.

Sejumlah aktivis yang diculik akhirnya dibebaskan, tetapi beberapa di antaranya dinyatakan hilang. Kejadian ini menyisakan trauma dan menjadi salah satu bab kelam dalam sejarah politik Indonesia. Operasi Tim Mawar juga menunjukkan bahwa militer sering digunakan sebagai alat untuk menindas rakyat, menegaskan kekuatan tiga pilar pemerintahan Orba: Partai Golkar, birokrasi, dan Militer (ABRI).

Dalam konteks politik Indonesia, kejadian ini juga memiliki dampak terhadap penyelenggaraan pemilu. Pada sejak 1971, Orba berhasil merajai setiap pemilu dengan menggunakan opsi teror dan kekerasan politik yang dilakukan oleh militer. Partai Golkar, sebagai alat penopang kekuasaan, terus mendominasi berbagai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di pusat maupun daerah.

Fakta ini diungkapkan oleh Laksamana Sukardi dalam bukunya “Di Balik Reformasi 1998” (2018). Pelanggaran HAM yang dituduhkan ke Prabowo terkait dengan operasi Tim Mawar semakin menguatkan narasi bahwa kekuasaan Orba tidak hanya melibatkan tindakan represif, tetapi juga memanfaatkan militer sebagai alat untuk menjaga kestabilan dan mengamankan rezim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *