“Transisi energi yang seharusnya untuk keberlanjutan, malah dimanfaatkan untuk meningkatkan eksploitasi sumber daya alam seperti nikel, bauksit, dan batubara,” ungkapnya.
Kebijakan pemerintah, seperti UU Cipta Kerja, memberi ruang bagi perusahaan besar untuk terus beroperasi meskipun merusak lingkungan.
Pilkada sebagai Ajang Kepentingan Elite
Laporan Jatam juga menunjukkan bahwa pemimpin yang terpilih sering kali mendukung proyek-proyek besar berskala nasional, bukan kepentingan masyarakat daerah.
“Ini merusak demokrasi dan memperburuk dampak sosial-ekologis kegiatan ekstraktif,” paparnya.
Terakhir, adanya proyek energi baru terbarukan (EBT), seperti panas bumi dan kendaraan listrik, sering mengabaikan hak masyarakat lokal dan melibatkan kriminalisasi terhadap warga yang menolak kehilangan ruang hidup mereka. Di Dieng dan Mandailing Natal, proyek panas bumi menyebabkan keracunan gas mematikan.
BACA JUGA:Â Pemberontak Kuasai Aleppo, Jurnalis Beberkan Peta Konflik Suriah hingga Ungkap Begini
