RUANGBICARA.co.id, Pesawaran – Nama Dendi Ramadhona kembali menjadi sorotan publik. Mantan Bupati Pesawaran ini diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp8 miliar.
Meski begitu, perjalanan karier dan prestasi Dendi tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia dikenal sebagai sosok muda yang cukup berpengaruh dalam dunia politik dan organisasi di Lampung.
BACA JUGA: Pengusaha Lokal Panik! Udang Indonesia Ditolak Amerika, Nasib Ekspor Terancam
Pada Selasa (9/9/2025), Dendi terlihat hadir di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung sekitar pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan berlangsung cukup panjang hingga malam hari.
Dendi mengaku, agenda tersebut merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Ia diminta melengkapi dokumen penting semasa dirinya menjabat sebagai Bupati Pesawaran.
“Karena saya bukan Bupati lagi, jadi berkas-berkas harus saya cari di dokumentasi,” jelas Dendi usai diperiksa selama 11 jam.
Menurutnya, dokumen yang diminta antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta beberapa berkas lain yang terkait kewenangan bupati. “Saya hanya sebatas memberikan keterangan terkait kewenangan dan regulasi,” tegasnya.
Awal Karier Politik
Lahir pada 4 Juli 1983, Dendi Ramadhona memulai kariernya dari berbagai organisasi kepemudaan. Ia sempat menjadi Wakil Sekretaris KNPI BPC HIMPI Bandung pada 2003–2005, lalu aktif di Pemuda Pancasila Jawa Barat dan HIPMI Lampung.
Kiprahnya berlanjut di dunia politik saat dipercaya menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Demokrat pada 2009–2015. Dari sinilah jalannya menuju kursi kepala daerah terbuka lebar.
Pada 17 Februari 2016, Dendi resmi dilantik sebagai Bupati Pesawaran. Ia kemudian kembali terpilih untuk periode kedua pada Pilkada 2020 dan menjabat hingga 2024.
Sebagai bupati, Dendi mengusung program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis) yang fokus pada pemberdayaan masyarakat desa. Program ini menghadirkan berbagai lomba antar-desa yang bertujuan mendorong kemandirian dan pembangunan desa.
Selain itu, pada periode keduanya ia meluncurkan Badan Usaha Jejama Berkembang (Bujang). Program ini memberikan stimulus Rp100 juta per desa melalui APBD untuk memperkuat BUMDes dan membantu permodalan UMKM.
Saat pandemi COVID-19 melanda, Dendi mengantisipasi dampak terhadap masyarakat Pesawaran dengan lima langkah strategis kebijakan pangan. Ia mendorong optimalisasi lahan pertanian, menjaga stabilitas harga pangan, hingga mendistribusikan bahan pokok dari petani lokal.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada warga Pesawaran yang mengalami kelaparan di tengah krisis.
Selain karier politik, Dendi juga menempuh pendidikan tinggi di bidang pemerintahan. Ia meraih gelar magister dan doktor di IPDN Cilandak, Jakarta Selatan.
Di sisi lain, ia aktif di berbagai organisasi. Dendi pernah menjabat Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung (2006–2021), Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Pesawaran (2015–2020), hingga Wakil Ketua II APKASI Bidang Evaluasi Kebijakan Publik (2015–2020).
