-
Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aksi 28–30 Agustus 2025.
-
Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan kembalikan ke barak.
-
Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.
-
Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
-
Hentikan kekerasan oleh polisi dan patuhi SOP pengendalian massa.
-
Bekukan kenaikan gaji atau tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
-
Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
-
Selidiki harta anggota DPR bermasalah lewat KPK.
-
Tegakkan disiplin TNI agar tidak mengambil alih fungsi Polri.
-
Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
-
Lindungi buruh kontrak, cegah PHK massal, serta buka dialog terkait upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Jangka Panjang
Selain tuntutan mendesak, terdapat agenda jangka panjang untuk reformasi sistemik, termasuk:
-
Reformasi besar-besaran di DPR.
-
Reformasi partai politik.
-
Penguatan pengawasan eksekutif.
-
Reformasi perpajakan yang lebih adil.
-
Pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor.
-
Penguatan independensi KPK dan penegakan UU TPIOR.
-
Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
-
TNI kembali sepenuhnya ke barak tanpa pengecualian.
Menurut Andovida Lopez, proses penyusunan 17+8 tuntutan hanya memakan waktu sekitar tiga jam. Ia menegaskan, jika masyarakat bisa bergerak cepat, seharusnya DPR juga mampu merespons kebutuhan rakyat dengan cepat.
“Kita saja bisa menyusun tuntutan dalam tiga jam, masa DPR tidak bisa lebih cepat dalam merespons kebutuhan rakyat?” ujar Andovida.
BACA JUGA: Demonstrasi di Tengah Akumulasi Kekecewaan Rakyat
Kini, daftar 17+8 tuntutan itu menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Publik menantikan apakah pemerintah dan DPR akan merespons sesuai tenggat waktu yang ditentukan atau justru memperlambat langkah. Dengan demikian, tekanan publik terhadap reformasi dan transparansi politik terus meningkat.
