Jimly Asshiddiqie Usul DPD RI Dibubarkan Lewat Amandemen UUD 1945

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Jimly Asshiddiqie, mengusulkan agar DPD dibubarkan melalui amandemen UUD 1945 karena menurutnya tidak memiliki manfaat yang jelas.

Dia merasa selama empat tahun di DPD, lembaga ini hanya seperti LSM yang memberikan usulan tetapi tidak pernah direspons.

“Saya sudah empat tahun di sini, ini kayak LSM saja. Dia hanya memberi saran, pertimbangan, usulan, tapi enggak pernah didengar, jadi dia tidak memutuskan, padahal ini lembaga resmi,” kata Jimly di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

“Maka harus dievaluasi, bisa enggak dia bubar saja lah, karena adanya sama dengan tiadanya. Bubarin saja,” tambah dia.

Solusi Alternatif dengan Fraksi Utusan Daerah di DPR

Jimly mengemukakan bahwa fungsi DPD sebagai wakil daerah bisa digantikan dengan membentuk fraksi utusan daerah di DPR. Ini akan memungkinkan perwakilan daerah berperan dalam legislasi, pengawasan, dan anggaran yang seharusnya menjadi tugas DPR.

Baca juga: Ini Kata Ketua MPR, Soal Rencana Amendemen UUD 1945

“Tapi, khusus untuk fraksi utusan golongan hanya adhoc, hanya ikut rapat kalau ada sidang MPR, tapi kalau perwakilan daerah itu harus dilembagakan di DPR supaya dia ikut mengambil keputusan. Itu kira-kira esensinya,” kata Jimly.

Usulan Jimly: DPD Bubar, Perwakilan Daerah ke DPR

Menurut Jimly, DPD bisa dibubarkan dan perwakilan daerah masuk ke dalam DPR. Ia juga mengusulkan adanya fraksi utusan golongan di MPR untuk mewakili kelompok yang tidak diwakili partai politik.

“Nah bisa enggak ini dipikir ulang, cukup dua saja, ada MPR upper house, ada DPR lower house. MPR ditambah satu fraksi namanya perwakilan golongan, di DPR tambahin satu fraksi namanya perwakilan daerah. Dengan demikian DPD dibubarin, masuk ke DPR,” ujar Jimly.

DPR Menghambat Penguatan DPD

Jimly percaya bahwa penguatan DPD sulit terwujud karena DPR tidak ingin DPD menjadi kuat.

Oleh karena itu, ia mengusulkan DPD dibubarkan dan perwakilan daerah dimasukkan ke dalam DPR.

“Itu kan memindahkan kekuasaan, jadi susah, susah. Jadi, kita bilang sama orang DPR, ya sudah DPD bubar saja deh, cuma perwakilan daerah masuk,” lanjut Jimly.

“Mudah-mudahan para pimpinan parpol bisa menerima ide ini semata-mata untuk kita menata ulang, jangan biarkan ada lembaga adanya sama dengan tiadanya,” tutupnya.

Wacana amendemen UUD 1945 ini mencuat setelah usulan serupa dari Ketua MPR dan Ketua DPD dalam Sidang Tahunan MPR. Apakah usulan ini akan mendapat dukungan? Kita tunggu saja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar