Jokowi Dibalik Putusan MK Batas Usia Capres-Cawapres

Dinamika Politik Indonesia

Akhir-akhir ini dinamika politik Indonesia mulai ramai dan sangat mengejutkan. Beragam spekulasi muncul memperbincangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai aktor utama pencaturan politik saat ini dalam menentukan Capres dan Cawapres di Pemilu 2024.

Bak atlet catur, Jokowi mampu memainkan ritme orkestrasi politik dengan mengendalikan suprastruktur dan infrastruktur politiknya begitu sangat ciamik dan tanpa bisa ditebak publik soal langkah-langkah permainan yang dia inginkan.

Kontroversi Putusan MK

Hal ini terlihat dari keputusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan mahasiswa UNS tersebut. Sehingga, bunyi Pasal 169 huruf 1 UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat usia minimum capres-cawapres berubah.

“Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu yang menyatakan, ‘berusia paling rendah 40 tahun’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, selama tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’,” kata Anwar Usman, Ketua MK juga adik ipar Jokowi, Senin (16/10/2023).

Alhasil keputusan ini menjadi barang bagus bagi Gibran Rakabuming yang digadang-gadang berpeluang menjadi Cawapres Prabowo.

Analisis Keterlibatan Jokowi dalam Keputusan MK

Keputusan ini diambil tak terduga, karena sebelumnya MK menolak permohonan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda dan para Kepala Daerah. Tak disangka permohonan dari mahasiswa UNS inilah yang dikabulkan, Walaupun MK berdalih ada perbedaan dari setiap permohonan yang diputuskan.

Dari peristiwa itu, wajar saja publik berasumsi sampai menerka-nerka ada keterlibatan Jokowi dalam putusan MK tersebut. Dimulai dari penggugat saja dari kelompok Partai dekat dengan dirinya, PSI misalnya yang belum lama ini putra bungsunya bergabung dan langsung menjadi Ketua Umum.

Terus para kepala daerah yang jarang muncul ke permukaan tiba-tiba jadi penggugat dan mahasiswa asal Solo yang berdalih tak mengenal Gibran tapi mengaku pengagum dari Walikota Solo tersebut.

Selain itu, Anwar Usman, Ketua MK yang membacakan putusan permohonan gugatan jelas merupakan adik ipar Jokowi. Dalam artian keterhubungan relasi antara politik–hukum lebih dominan pengaruh politiknya, apalagi ini soal harga diri keluarga.

Seperti apa yang sudah dipaparkan Satjipto Rahardjo pakar Ilmu Hukum dalam teorinya menyebutkan bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dengan subsistem hukum, akan tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah (Satjipto Rahardjo, 1985:71).

Jokowi Bantah Keterlibatannya

Tak ayal keterlibatan Jokowi dalam hal ini semakin menguatkan keluarga dalam meningkatkan daya tawar politik menuju Pemilu 2024. Namun, Jokowi membantah bahwa dirinya terlibat dalam peristiwa yang mengejutkan publik tersebut.

“Ya mengenai putusan MK, silakan ditanyakan ke MK. Jangan saya yang berkomentar silahkan juga pakar hukum yang menilainya saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan mk nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Beijing, Cina, Senin, (16/10/2023).

Ia pun mengaku tak mencampuri urusan partai politik soal pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Reaksi Publik

Semakin Jokowi mengelak, semakin publik tak percaya lagi terhadap ‘cawe-cawe’ yang dilakukan untuk kepentingan politik dinastinya.

Hal itu sejalan dengan trending topic narasi di X atau Twitter seperti #KamiMuak, Mahkamah Keluarga dan Gibran yang isinya bentuk kekecewaan publik terhadap Presiden Jokowi.

Perspektif Ahli Hukum dan Politik

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti.menuding ada penggunaan lembaga yudikatif membentuk politik dinasti.

“Dalam konteks demokrasi Indonesia secara lebih umum menurut saya sih, jadinya ada penggunaan lembaga yudikatif untuk membentuk politik dinasti,” kata Bivitri usai diskusi di Kedai Tjikini, Senin, (16/10/2023).

Tak hanya Bivitri, kritik dari Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, berpendapat bahwa ada desain terstruktur, sistematis, dan masif dari kelompok tertentu dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pendaftaran capres – cawapres, untuk meloloskan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

“Itu tragedi demokrasi yang tidak bagus, kelihatannya MK kebobolan. Para hakim MK seharusnya menjadi negarawan, putusan hanya untuk keluarga Jokowi,” kata Ujang Komarudin kepada Tempo pada Senin, (16/10/2023).

Dengan demikian, keterlibatan Jokowi dalam keputusan mengejutkan MK menjadi peristiwa yang menguatkan kepentingan politik dinasti Jokowi. Walaupun dia mengelak tapi asumsi publik bisa dibenarkan dengan proses dan alur cerita yang tidak mungkin terjadi karena kebetulan. Hanya saja publik atau rakyat kecolongan dengan langkah-langkah permainan yang tak bisa ditebak.

Baca juga: MK Tolak Gugatan PSI dan Partai Garuda, Namun Kabulkan Permohonan Mahasiswa UNS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

6 komentar