“Memanfaatkan jalur KA dan perairan dapat menjadi solusi untuk mengalihkan beban dari jalan raya. Untuk jarak lebih dari 500 km, tarif moda KA lebih murah karena bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen, tidak dikenakan track access charge (TAC), serta menggunakan BBM subsidi,” jelasnya.
Terakhir, Djoko juga mengungkapkan bahwa banyaknya kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan logistik membuat penanganan masalah ini semakin rumit. Setidaknya ada 12 kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kepolisian RI.
“Sejak 2017, Kementerian Perhubungan telah berupaya melakukan pembenahan, tetapi selalu gagal karena mendapat penolakan dari Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Persoalan transportasi ini hanya bisa diselesaikan dengan ketegasan presiden,” pungkas Djoko.
BACA JUGA: Pengamat Transportasi Singgung MBG hingga Beri Saran Soal ODOL
Dengan demikian, kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Ciawi ini menjadi pengingat bahwa keselamatan transportasi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Perbaikan sistem angkutan barang dan ketegasan pemerintah dalam menegakkan regulasi transportasi menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
