Kemenpora Raih Peringkat Kedua Kementerian Informatif, Masuk Jajaran Top 3 Nasional

RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Dalam ajang Anugerah Komisi Informasi Publik (KIP) 2025, Kemenpora berhasil meraih peringkat kedua sebagai Kementerian Informatif, sekaligus mengukuhkan posisinya di jajaran top 3 kementerian paling transparan di Indonesia.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam acara yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Ajang ini diikuti oleh 33 kementerian yang berkompetisi untuk meraih nilai terbaik dalam penerapan keterbukaan informasi publik.

BACA JUGA: UNJ Kembali Raih Predikat Informatif, Bukti Konsistensi Keterbukaan Informasi Sejak 2020

Pada hasil akhir penilaian, peringkat pertama diraih oleh Kementerian Perdagangan, disusul Kemenpora di posisi kedua, sementara peringkat ketiga ditempati Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro, dalam sambutannya saat membuka acara, menyoroti masih adanya tantangan serius dalam penerapan keterbukaan informasi. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah badan publik bahkan masih memperoleh nilai nol, baik dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, maupun lembaga nonstruktural.

“Masih terdapat badan publik yang memperoleh nilai nol. Hal ini perlu kita cermati secara serius,” ujar Donny di hadapan para undangan.

Lebih lanjut, Donny menekankan bahwa keterbukaan informasi publik seharusnya tidak dimaknai sekadar sebagai kewajiban administratif. Menurutnya, jika keterbukaan hanya dijalankan karena amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka akan terasa sebagai beban bagi badan publik.

“Namun jika keterbukaan informasi dijadikan sebagai kebutuhan yang memberikan manfaat, maka keterbukaan itu akan dijalankan dengan baik dan menghasilkan capaian yang positif,” tegasnya.

Raihan Kemenpora ini menjadi sinyal positif bahwa transparansi dan akuntabilitas informasi mulai menjadi budaya kerja, bukan sekadar formalitas. Di tengah tuntutan publik akan pelayanan yang terbuka dan terpercaya, pencapaian tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi motivasi bagi kementerian dan lembaga lain untuk terus berbenah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *