Sri Mulyani menegaskan, K/L harus segera mengajukan revisi anggaran ke DPR untuk mendapatkan persetujuan sebelum diserahkan kembali ke Kemenkeu. Proses ini wajib diselesaikan sebelum 14 Februari 2025.
“Apabila sampai dengan 14 Februari 2025 kementerian/lembaga belum mengusulkan revisi sebagaimana dimaksud pada butir 2d, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran secara mandiri akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA,” ujar Sri Mulyani dalam surat tersebut, dikutip Selasa (28/1/2025).
16 Item Anggaran yang Harus Dipangkas
Kemenkeu menetapkan 16 item belanja yang menjadi prioritas penghematan di seluruh K/L. Berikut daftar lengkapnya:
- Pengeluaran untuk alat tulis kantor (ATK) dipangkas hingga 90 persen.
- Anggaran kegiatan seremonial dikurangi sebesar 56,9 persen.
- Rapat, seminar, dan kegiatan sejenis dipotong hingga 45 persen.
- Belanja untuk kajian dan analisis dipangkas sebesar 51,5 persen.
- Diklat dan bimbingan teknis dikurangi sebesar 29 persen.
- Honor output kegiatan dan jasa profesi dipangkas hingga 40 persen.
- Biaya percetakan dan souvenir dipotong tajam hingga 75,9 persen.
- Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan dikurangi sebesar 73,3 persen.
- Lisensi aplikasi mengalami pengurangan 21,6 persen.
- Jasa konsultan dipotong hingga 45,7 persen.
- Bantuan pemerintah disesuaikan dengan prioritas, dipangkas sebesar 16,7 persen.
- Pemeliharaan dan perawatan aset dipotong sebesar 10,2 persen.
- Perjalanan dinas dikurangi sebesar 53,9 persen.
- Anggaran untuk peralatan dan mesin dipangkas sebesar 28 persen.
- Biaya infrastruktur dikurangi sebesar 34,3 persen.
- Belanja lainnya mengalami penghematan besar hingga 59,1 persen.
Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara efisien dan akuntabel. Meski terdapat penghematan besar-besaran, pemerintah memastikan bahwa prioritas pembangunan nasional tetap berjalan tanpa pemborosan anggaran.
BACA JUGA: Fenomena Belanja Online yang Melekat di Semua Kalangan
Dengan langkah ini, setiap kementerian dan lembaga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan ekonomi global.
