RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Isyarat pemerintah pusat untuk melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026 memicu keresahan para kepala daerah.
Rencana pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) di APBN 2026 pun mendapat penolakan tegas dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, mengungkapkan keberatannya saat memimpin rapat Dewan Pengurus Apkasi secara daring pada Sabtu (9/8/2025). Menurutnya, kebijakan efisiensi tahun ini saja sudah membuat kepala daerah kesulitan dalam menjalankan tugas.
BACA JUGA: Resmi Dilantik! Apkasi Gagas Konsorsium Dana Abadi Rp12 Triliun untuk Perkuat Fiskal Daerah
“Kami akan membawa hasil diskusi dengan teman-teman bupati hari ini untuk dituangkan dalam surat dan rumusan, lalu disampaikan kepada Presiden. Intinya, kami di daerah sangat keberatan jika ada pemotongan anggaran TKD di APBN tahun depan,” ujar Bupati Lahat tersebut, dikutip Senin (11/8/2025).
Lebih lanjut, Bursah menegaskan bahwa beban fiskal daerah saat ini sudah berat dan berdampak langsung pada pelaksanaan desentralisasi.
“Kalau ini akan dikurangi, tentu akan lebih berat lagi. Ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin meningkat. Kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan akan menurun drastis,” tegasnya.
