Konflik Internal TPP Banten, ARMADA Minta Pecat Oknum TAPM

Pandeglang – Konflik internal di Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Banten mencuat, memicu tuntutan dari Aliansi Remaja, Pemuda dan Mahasiswa Banten Raya (ARMADA) untuk mencopot beberapa oknum Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat (TAPM).

Konflik tersebut bermula dari kebijakan relokasi sepihak yang diusulkan oleh TAPM Provinsi Banten, melibatkan Korprov, HRD, dan Korkab.

Pihak BPSDM merespons dengan mengeluarkan SK BPSDM nomor 468 tahun 2023 tentang Relokasi, Demosi, dan Pergantian Jabatan Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Tahun Anggaran 2023.

Namun, ARMADA menyuarakan keprihatinan karena adanya ketidaksesuaian dengan Kepmen nomor 143 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

Menurut petunjuk tersebut, relokasi seharusnya dilakukan atas permohonan TPP yang bersangkutan dan direkomendasikan oleh TAPM kabupaten, dengan pertimbangan dari BPSDM.

Dugaan maladministrasi muncul karena banyak TPP yang mengklaim tidak pernah mengajukan permohonan relokasi, menciptakan kesan relokasi yang sepihak dan merugikan efektivitas pendampingan desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *