KPK Ungkap Kasus Baru Dugaan Korupsi di Basarnas

Kasus Baru Korupsi di Basarnas: Pengadaan Truk Angkut dan Kendaraan Penyelamat

Jakarta – Kasus korupsi di Badan Nasional Pencarian Orang (Basarnas) kembali mencuat dengan fakta baru terkini.

Dua minggu setelah penangkapan pejabat Basarnas dalam operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi lain di lembaga tersebut.

Perbedaan Kasus Baru dengan Kasus Sebelumnya

Perlu dipahami bahwa kasus baru ini berbeda dari kasus sebelumnya yang menyeret Kepala Basarnas.

Pada kali ini, fokus KPK adalah pada dugaan korupsi dalam pengadaan truk angkut personel dan kendaraan penyelamat pada tahun 2014.

“Berbeda. Jadi ini hal yang berbeda. Ini pengadaan barang dan jasanya. Kalau OTT kan suap pengadaan barang dan jasanya,” kata Ali saat ditemui wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (10/8/2023).

Detail Kasus Korupsi Pengadaan Truk Angkut dan Kendaraan Penyelamat

Kasus korupsi ini melibatkan pengadaan truk angkut personel dan kendaraan penyelamat. Proses lelang telah selesai dalam kasus ini.

Tindak korupsi dilakukan pada tahap pengadaan, dan pelaku dijerat dengan pasal kerugian negara.

“Pasal kerugian negara, (kerugian) kisaran puluhan miliar,” ungkap Ali.

Identitas Para Tersangka dan Penyelidikan

Meskipun identitas tersangka belum diumumkan, KPK telah menetapkan beberapa individu sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka berasal dari latar belakang sipil, termasuk penyelenggara negara dan swasta.

“Para tersangka yang sudah kami tetapkan ini dari sipil tentu penyelenggara negara dan pihak swasta,” ujar Ali.

Penyidikan masih berlangsung, dengan tim penyidik mengumpulkan bukti dan keterangan dari para saksi.

Baca juga: KPK Minta Maaf, Usai Proses OTT Kabasarnas Bikin TNI Keberatan

“Ketika lengkap kami akan segera umumkan siapa yang ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan,” kata Ali.

Pencegahan Terhadap Beberapa Orang Terkait Kasus

KPK telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah tiga orang terkait kasus ini agar tidak bepergian ke luar negeri.

“Untuk kebutuhan dan kelancaran proses penyidikan perkara dugaan pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle,” ujar Ali.

Tujuan pencegahan ini adalah untuk memastikan ketersediaan keterangan saat diperlukan selama proses penyidikan.

Salah satu dari tiga orang tersebut adalah Max Ruland Boseke, mantan Sestama Basarnas.

Mereka yang dicegah akan dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

“Yang bersangkutan aktif dalam daftar cegah, masa pencegahan 17 Juni 2023 sampai dengan 17 Desember 2023,” demikian dikutip dari keterangan Imigrasi.

Kasus korupsi pengadaan truk angkut personel dan kendaraan penyelamat menunjukkan bukti komitmen KPK dalam memberantas tindak korupsi di Basarnas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar