Lawan Politik Uang, KPK Kampanyekan “Hajar Serangan Fajar”

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah secara resmi meluncurkan kampanye “Hajar Serangan Fajar” dengan tujuan mengajak masyarakat menolak, menghindari, dan membentengi diri dari praktik politik uang dalam menghadapi Pemilihan Umum tahun 2024.

Acara peluncuran kampanye ini diadakan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (Anticorruption Learning Center/ACLC) KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (14/7/2023).

Ketua KPK, Firli Bahuri, mengatakan bahwa kampanye ini adalah salah satu program untuk menciptakan kesadaran tentang pentingnya pemilu tahun 2024 yang bersih, bebas dari politik uang, penyimpangan, dan korupsi.

“Kita hari ini melaksanakan salah satu program membuat kesadaran untuk pemilu 2024 yang bersih, zero dari politik uang, zero dari penyimpangan dan juga zero dari korupsi itu sendiri,” kata Firli.

Firli menegaskan bahwa pesta demokrasi adalah milik rakyat. Pemilu memberi kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang mencerminkan harapan mereka akan perubahan, keadilan, dan kesejahteraan.

Selanjutnya, Firli menitipkan pesan kepada partai politik untuk menjauhkan kepentingan pribadi dan golongan demi mewujudkan tujuan nasional Indonesia.

“Saya titipkan kepada para Partai Politik jauhkan kepentingan pribadi dan golongan demi mewujudkan tujuan negara Indonesia,” pesan Firli.

Baca juga: Menhub Dipanggil KPK, Jadi Saksi Dugaan Suap DJKA

Sejak 2022, KPK menginisiasi program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) yang terintegrasi dengan 26 partai politik nasional dan lokal Aceh. PCB bertujuan memberikan pembekalan kepada parpol agar kontestasi politik berbasis ide dan gagasan, bukan isi amplop.

Firli menegaskan bahwa demokrasi adalah kedaulatan rakyat, dan suara rakyat adalah Suara Tuhan. Ia mengajak agar suara rakyat tidak diperjualbelikan pada Pemilu 2024.

“Demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Suara rakyat adalah Suara Tuhan. Jangan perjualbelikan suara rakyat pada Pemilu 2024,” tegasnya.

Kampanye “Hajar Serangan Fajar” Hasil Kajian KPK

Wawan Wardiana dari KPK menyatakan “Hajar Serangan Fajar” berdasarkan kajian Pemilu 2018: 95% responden memilih berdasarkan uang, 72,4% dipengaruhi media sosial, dan 69,6% dipengaruhi popularitas.

Selain itu, hasil kajian dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan bahwa praktik politik uang telah membudaya dan mengkonstruksi proses demokrasi. Hal ini menyebabkan biaya politik meningkat, membuka celah bagi calon peserta pemilu untuk melakukan praktik kotor dengan mencari sumber dana yang tidak sah.

Survei LIPI pada Pemilu 2019: Politik uang disetujui 47,4%, dianggap wajar 46,7%. Sosok tanpa integritas bisa mengecewakan harapan masyarakat.

Hasil kajian KPK mengenai politik uang menunjukkan bahwa 72% pemilih menerima politik uang. Sebanyak 82% penerima adalah perempuan berusia di atas 35 tahun. Faktor utama penerimaan politik uang oleh perempuan adalah alasan ekonomi, tekanan dari pihak lain, permisif terhadap sanksi, dan kurangnya pengetahuan tentang politik uang.

Wawan menegaskan bahwa politik uang adalah akar masalah di sektor politik. Praktik politik uang yang lebih dikenal sebagai “Serangan Fajar” merupakan tindak pidana yang memicu terjadinya korupsi.

“Politik uang sama dengan sumber masalah sektor politik. Politik uang yang lebih populer dengan istilah ‘Serangan Fajar’ adalah tindak pidana yang memicu terjadinya korupsi,” tegas Wawan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar