Mahasiswa Pandeglang Tuntut Reformasi Birokrasi dan Netralitas Pejabat dalam Pemilu

PandeglangAksi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Pemuda Oktober (Gepok) berlangsung ricuh di depan Kantor Bupati Pandeglang pada Senin, (30/10/2023. Polisi bubarkan paksa dengan menembakan water cannon ke massa aksi

Kelompok mahasiswa yang ikut dalam aksi ini terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa Hmi, Gmni, Imm Lmnd, Kumala, Semmi dan Kumandang.

Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan tuntutan kepada Bupati dan DPRD Pandeglang.

Salah satu peserta aksi, Angga Abdul Rosid, menyoroti isu penting terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) yang akan datang.

Ia menegaskan bahwa Kepala Desa, Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian (Polri) harus bersikap netral dalam mengawasi proses pemilu tahun 2024.

“Pemilu harus berlangsung jujur dan adil, jadi kami harap para perangkat daerah sampai pejabat desa harus menjaga netralitasnya, tidak ada pengkondisian oleh kekuasaan,” ujar Angga dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/10/2023).

Baca juga: Mahasiswa Bandung Gelar Aksi Demo, Desak Penyelesaian HAM dan Rempang

Selain itu, mahasiswa ini juga menuntut pemerintah kabupaten untuk melindungi hak paten Badak Cula Satu yang terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Ia percaya bahwa pengamanan hak paten tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang.

“Segera patenkan Hak Paten Badak Cula Satu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Pandeglang,” tegasnya.

Ketua HMI Pandeglang, Entis Sumantri, juga ikut berbicara mengenai aksi ini. Dia menyatakan bahwa aksi tersebut adalah bentuk kekecewaan terhadap sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan oleh bupati dan wakil bupati Pandeglang, yaitu Irna Narulita Tanto Warsono Arban.

“Perlunya dievaluasi total birokrasi Pemkab Pandeglang yang diduga gagal serta kurangnya inovasi untuk kemajuan dan peningkatan daerah, stop korupsi, kolusi dan nepotisme di birokrasi pemerintah Pemkab Pandeglang,” kata Entis kepada media, Senin (30/10/2023).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar