RUANGBICARA.co.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan. Namun, hingga kini penggantinya belum diumumkan secara resmi.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa posisi Menko Polkam sementara masih diisi pejabat ad interim.
“Untuk sementara waktu, Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan ditugaskan menjadi Menko Polkam. Jadi, sementara waktu akan ditunjuk pejabat ad interim,” jelas Prasetyo di Istana Negara, Senin (8/9/2025).
BACA JUGA: Budi Djiwandono Dijagokan Jadi Menpora Baru, Begini Kiprah Politik dan Olahraganya
Meskipun begitu, ia belum memastikan siapa yang akan dipilih menjadi Menko Polkam. “Tunggu nanti, akan diumumkan setelah ditandatangani. Sebelum ada tanda tangan, kita tidak bisa menyampaikan,” tambahnya.
Prasetyo menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Menurutnya, isu mundurnya menteri tidak benar.
“Bukan dicopot, bukan juga mundur. Presiden punya hak prerogatif. Atas hasil evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi kabinet. Pertimbangannya banyak, dan itu kewenangan penuh Presiden,” tegas Prasetyo.
Ia menambahkan, keputusan ini diambil demi kebaikan bangsa. “Mari kita doakan semoga keputusan tersebut membawa kebaikan bagi kita semua,” ujarnya.
Mahfud MD Angkat Bicara
Menariknya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD santer digadang-gadang akan kembali menjadi Menko Polkam.
Tapi, dibalik itu, Mahfud sebelumnya memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo. Ia menyebut reshuffle sebagai bukti Presiden mulai mendengar suara rakyat.
“Alhamdulillah. Kalau saya boleh memberi isyarat, saya beri dua jempol untuk Presiden, dua jempol untuk Pak Prabowo,” kata Mahfud dalam Podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Selasa (9/9/2025).
Menurut Mahfud, selama 10 bulan terakhir aspirasi publik terkesan tertahan. Namun, setelah gelombang demo dan kerusuhan, Presiden merespons cepat.
Mahfud menilai ada dua langkah cepat yang diambil Presiden. Pertama, meredakan kerusuhan dan penjarahan. Kedua, merombak kabinet karena dianggap tidak membawa kemajuan signifikan.
“Syarat kabinet itu bukan hanya pintar atau kompeten, tapi juga harus punya integritas dan rekam jejak,” tegas Mahfud.
