Majelis Kehormatan PPP Minta Bijaksana Hadapi Wacana Hak Angket Pilpres 2024

JakartaMajelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengimbau seluruh jajaran pengurus dan anggota fraksi PPP di DPR untuk bersikap bijaksana dalam menghadapi wacana hak angket terkait indikasi kecurangan Pilpres 2024.

Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur, mengekspresikan kekhawatirannya bahwa hak angket dapat memicu perpecahan umat, yang berpotensi merugikan bangsa Indonesia.

Pertimbangan Matang Diperlukan

Zarkasih menekankan perlunya pertimbangan matang dalam menghadapi wacana hak angket.

Menurutnya, sikap cerdas dan teliti diperlukan, sambil merasa bahwa hak angket tidak selalu harus diambil sebagai langkah ekstrem. “Sebab kalau ada kecurangan pemilu, sudah ada jalurnya,” kata Zarkasih dalam keterangannya, Jumat (23/2/2024).

Baca juga: Anomali Suara PPP dalam Sirekap KPU, Awiek Minta Kader Kawal Suara

Himbauan untuk Menjaga Persatuan

Ketua Majelis Kehormatan PPP juga memberikan himbauan kepada jajaran DPP PPP agar tetap menjunjung tinggi kepentingan umat.

Dia menekankan pentingnya meletakkan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya. “Saya menyarankan kawan-kawan di DPR, harus teliti, jernih, jangan sampai terkoyak karena hak angket,” pintanya.

Sikap Ksatria Pemenang Pemilu

Zarkasih berharap agar pemenang pemilu, baik di tingkat presiden maupun legislatif, menunjukkan sikap ksatria.

Sementara bagi yang kalah, ia menekankan pentingnya menerima dan menghormati kehendak rakyat. “Jangan lupa bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden pada akhirnya adalah kehendak Allah SWT,” pungkasnya.

Ganjar Pranowo Usulkan Hak Angket

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengusulkan agar partai politik pengusungnya, PDI-P dan PPP, menggunakan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Ganjar menilai penyelenggaraan Pilpres kali ini sarat dengan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

Baca juga: Politisi Kawakan Keok di Dapil Banten I

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan bahwa dugaan kecurangan Pilpres 2024 harus disikapi, dan partai politik pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *