Politik Jadi Penentu
Kemudian, Yusa mengingatkan bahwa kebijakan ERP bukan hanya persoalan teknis. Seperti di New York City, proses penerapan congestion pricing juga mengalami dinamika politik panjang. Wali Kota Bloomberg memulai pembahasan, De Blasio memperjuangkannya, dan Gubernur Hochul akhirnya menerapkannya, meskipun Donald Trump sempat mencoba membatalkannya karena alasan politik.
Situasi serupa bisa terjadi di Jakarta. Oleh sebab itu, Yusa mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal Peraturan Daerah ERP dan turunannya dengan komunikasi yang jujur dan berbasis data.
Kebijakan ERP dan reformasi parkir bisa menjadi warisan penting bagi pemimpin Jakarta di masa depan. Warga Jakarta akan mengingat pemimpin yang berani mengubah perilaku mobilitas warganya, bukan yang sekadar membangun jalan layang.
Sebab itu, Yusa meyakini bahwa keberhasilan ERP di Jakarta bisa menginspirasi kota-kota lain untuk menata ulang ruang jalan secara lebih adil.
Ia juga mengutip pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, saat merintis TransJakarta dua dekade lalu, “Kalau semua menunggu nyaman dulu, kita tidak akan pernah berubah.”
Kini, semangat perubahan itu kembali terasa relevan.
BACA JUGA: Menteri UMKM Apresiasi Polri Resmikan 28 SPPG untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Dengan demikian, pemerintah Jakarta memiliki peluang besar untuk mengubah wajah kota melalui ERP. Kebijakan ini tidak hanya menertibkan lalu lintas, tapi juga menyusun ulang masa depan kota secara berani dan manusiawi.
