Marwah Advokat Hilang, Ketum Aliansi Advokat Anti Hoax Minta Kemenkumham Evaluasi

JakartaKetua Umum Aliansi Advokat Anti Hoax sekaligus Sekretaris Jenderal Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) 1987, Zakirudin Chaniago, SH. MH merespon pendapat yang dilontarkan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengenai marwah profesi advokat yang hilang, karena terlalu mudah menjadi advokat.

Sepakat atas pendapatnya Wamenkumham

Saat dihubungi ruangbicara.co.id melalui WhatsApp, Zakirudin alias Bang Jeck mengungkapkan sepakat atas pendapatnya Wamenkumham soal marwah profesi advokat yang hilang.

“Prinsip saya setuju dan sependapat dengan Wamenkumham,” kata advokat senior ini.

Ia meminta soal itu agar menjadi perhatian pemerintah dan segera diperbaiki untuk melahirkan generasi advokat yang berkualitas.

“Apabila proses untuk menjadi seorang Advokat tidak segera diperbaiki, minimal dilakukan seperti masa saya dulu memulai untuk menjadi Advokat,” pinta dia.

Perbandingan saat proses dirinya menjadi advokat

Zakirudin juga menjelaskan perbandingan saat proses dirinya menjadi advokat di tahun 1980-an.

“Saya menjadi Advokat pada era 80-an setelah mengikuti kursus Profesi Advokat selama 6 bulan. Saya juga menjalani tugas pengabdian sebagai pembela perkara (prodeo dan probono) di Posbakum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Jakarta Timur selama 3 tahun,” jelasnya.

Setelah Ujian Kode Etik Advokat, dilanjutkan dengan Ujian Calon Advokat (UCA) di Pengadilan Tinggi. Setelah lulus, proses magang di Kantor Advokat perlu dijalani.

Kemudian dilanjut dengan mengikuti Ujian Kode Etik Advokat dari organisasi keprofesian Advokat dan lanjut untuk Ujian Calon Advokat (UCA) di Pengadilan Tinggi. Lalu setelah dinyatakan lulus, mesti menjalani proses magang di sebuah Kantor Advokat.

Selanjutnya, ia menuturkan proses yang sudah dilewatinya hingga dinyatakan lulus jadi advokat.

Baca juga: Wamenkumham Ungkap Marwah Profesi Advokat Hilang

“Setelah itu, saya baru bisa berpraktek di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena saya mengikuti Ujian dan dilantik serta menjalani sumpah sebagai Pengacara praktek di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,” ungkap Bang Jeck.

Dulu profesi advokat mendapatkan SK dari Menteri Kehakiman RI

Perbedaan itu menjadi tolok ukur dalam melahirkan generasi-generasi advokat yang berintegritas dalam melakukan pembelaan perkara hukum. Menurut Zakirudin dulu profesi advokat mendapatkan SK dari Menteri Kehakiman RI.

“Dulu, setelah lulus kuliah dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum, bisa langsung mendaftar PKPA dan Ujian Calon Advokat. Setelah lulus, dilantik oleh organisasi Advokat dan diajukan ke pengadilan tinggi sesuai domisili,” ujarnya.

Dalam mengikuti proses sumpah Advokat sesuai UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat; kata dia, hanya mengenal satu istilah Advokat, sedangkan istilah Penasihat Hukum atau Pengacara Praktek berdasarkan UU ini telah diputihkan menjadi Advokat.

Ia menyampaikan bahwa perbedaan proses di era dia sebagai Advokat dengan proses saat ini dianggap mudah. Pasalnya, setelah dilahirkannya Undang-Undang Advokat sekarang, perlu dilakukan evaluasi terhadap tahapan proses yang harus dilalui.

Zakirudin juga menyinggung mengenai kualitas yang dihasilkan dari adanya perbedaan tahapan dan proses saat dirinya menjadi Advokat dengan sekarang yang terlalu mudah. Ia juga meminta untuk pihak Kemenkumham RI agar segera dievaluasi.

“Pengelolaan proses tahapan Advokat harus disesuaikan dengan kewenangan Kemenkumham RI dan Mahkamah Agung RI. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan menjaga integritas profesi Advokat yang dianggap sebagai profesi yang terhormat (officium nobile).”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar