Masyarakat Jangan Takut, Ini Kualifikasi Polisi yang Boleh Tilang

RUANGBICARA.co.idTilang manual kembali diberlakukan, masyarakat tak usah risau maupun resah karena tidak semua polisi lalu lintas (polantas) boleh lakukan tilang.

Ada syarat tertentu untuk polisi yang boleh lakukan tilang manual. Jadi masyarakat berhak lakukan penolakan tilang jika polisi tersebut tidak memenuhi syarat.

Apa Syarat untuk Polisi Lakukan Tilang ?

Polisi lalu lintas berhak memeriksa kendaraan dan melakukan penindakan pelanggaran dalam berkendara jika polisi tersebut sudah tersertifikasi.

Tak hanya itu, PP No 80 tahun 2012 menjelaskan bahwa polisi yang bertugas lakukan tilang, diwajibkan ada surat perintah tugas.

Berdasarkan pasal 15 ayat 3 PP No 80 tahun 2012, poin dari surat perintah tugas tersebut diantaranya:

a. Alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
b. Waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
c. Tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
d. Penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor; dan
e. Daftar Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa polisi yang tidak memiliki surat tugas ia tidak bisa melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Baca juga: JIS Bakal Direnovasi, PSSI Ungkap Komitmennya dengan FIFA

Prabowo memberikan arahan untuk anggota polisi lalu lintas

Tak hanya surat tugas, menurut Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabud, Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan untuk anggota polisi lalu lintas yang berhak lakukan tilang adalah mereka yang sudah sertifikasi.

Jadi lanjut dia, tak semua polisi lalu lintas dibekali dengan pengetahuan tilang.

“Arahan bapak Kapolri sudah jelas, sekarang yang boleh melakukan penilangan adalah penyidik yang bersertifikasi,” kata Firman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Rabu (5/7/2023).

Lebih lanjut Firman menjelaskan bahwa polisi lakukan tilang bisa mendapatkan insentif yang akan diterimanya.

Ia berharap, dana yang dihasilkan dari denda tilang yang terkumpul bisa dicairkan sebagai dana insentif anggota kepolisian yang bekerja baik di kantor dan lapangan.

“Karena tilang ini juga konsekuensinya nanti adalah dengan insentif yang diterima, semoga dari dana  tilang ini juga akan diturunkan dana insentif baik yang di back office ETLE maupun petugas yang di lapangan,” ungkapnya.

Dalam penuturannya, Firman menekankan bagi polisi yang tidak ikut pendidikan kejuruan (dikjur) tidak akan tersertifikasi dengan tidak ada pemberian wewenang lakukan tilang.

“Kita ingin mendorong anggota kita yang malas-malas ikut dikjur, tidak kita kasih  tilang, Pak. Biasanya mereka cuman mau di jalan,” tutur Firman.

Ia juga menegaskan, anggota polisi harus memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan tilang.

“Kita bilang harus ada sertifikasi dan kualifikasi tertentu, baru dia dikasih pegang  tilang. Dan nanti konsekuensinya mendapat insentif,” tegasnya.

Diketahui jumlah anggota polisi lalu lintas saat ini sebanyak 4.058 personel yang memiliki SKEP (surat keputusan). Sedangkan penyidik berjumlah 2.437 personel dan hanya 524 personel yang sudah memiliki sertifikat kompetensi sebagai penyidik laka lantas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar