RUANGBICARA.co.id – Bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum lama ini menyisakan duka yang mendalam. Ratusan korban meninggal, ribuan warga harus mengungsi, dan banyak infrastruktur rusak.
Meski situasinya parah, pemerintah pusat hingga kini belum menetapkan status darurat bencana nasional. Padahal, penetapan status ini membawa beberapa keuntungan penting bagi penanganan bencana.
Lantas, menagapa penetapan darurat bencana nasional dinilai penting?
BACA JUGA:Â Prabowo Belum Tetapkan Darurat Nasional untuk Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Ini Alasannya
Secara pengertian, status darurat bencana nasional merupakan tingkatan tertinggi dari keadaan darurat bencana, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dan pedoman BNPB 2016.
Kemudian, secara umum, tingkatan darurat bencana dibagi menjadi tiga: kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Penetapan status ini mempertimbangkan kemampuan daerah dalam menangani bencana, mulai dari sumber daya manusia, logistik, pembiayaan, hingga sistem komando dan kemampuan penanganan awal korban.
Mengapa penting?
Salah satu keuntungan utama adalah pemerintah pusat dapat memprioritaskan bantuan. Saat status darurat nasional ditetapkan, alokasi anggaran bisa dilakukan secara cepat untuk menyalurkan bantuan, memperbaiki infrastruktur, dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Dalam artian, ketika pemerintah pusat turun tangan, proses bantuan bisa lebih cepat dan menyeluruh. Itu alasan banyak orang berharap status darurat bencana nasional segera ditetapkan.
Selain itu, status darurat mempermudah koordinasi bantuan di lapangan. Pemerintah pusat bisa menurunkan personel mulai dari relawan hingga aparat militer untuk memastikan bantuan sampai ke wilayah yang sulit dijangkau. Contohnya, Mayor Teddy ditugaskan sebagai koordinator bantuan untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar, sementara Wakil Presiden, Gibran Rakabuming, dijadwalkan hadir untuk membantu koordinasi distribusi bantuan. Kolaborasi ini membuat proses pertolongan dan pemulihan berjalan lebih cepat dibanding jika hanya mengandalkan pemerintah daerah.
Status darurat juga mempermudah penanganan kerusakan lingkungan dan infrastruktur. Misalnya, deforestasi di Sumatera menurunkan daya serap tanah, sehingga banjir bandang semakin parah. Tanah yang masih tertutup hutan bisa menyerap hingga 95% air, sementara lahan perkebunan sawit hanya 40%. Dengan status darurat, pemerintah bisa lebih cepat melakukan rehabilitasi lahan kritis dan mencegah risiko bencana serupa di masa depan.
Selain aspek teknis, penetapan status darurat penting untuk menenangkan masyarakat. Informasi di media sosial sering kali menimbulkan kepanikan, terutama ketika warga terisolasi dan komunikasi terganggu. Kepala BNPB, Letjen TNI Suhariyanto, menekankan bahwa status darurat membantu pemerintah menyampaikan upaya penanganan secara jelas dan sistematis, sehingga keluarga korban bisa merasa lebih tenang karena bantuan dijamin sampai ke lokasi terdampak.
