“Penerapan mekanisme yang baik dan sosialisasi yang tepat akan membantu memastikan kebijakan ini efektif dan tidak menambah beban masyarakat,” jelasnya.
Selanjutnya, Fahmi juga menyoroti pentingnya pembenahan data penerima subsidi dan koordinasi yang solid antara kementerian terkait. Ia menegaskan, jika data penerima subsidi tidak diperbaiki, implementasi kebijakan ini bisa terganggu.
“Jika data dan koordinasi antar kementerian tidak diperbaiki, efektivitas kebijakan pembatasan subsidi BBM akan terhambat,” pungkasnya.
BACA JUGA:Â Pantas Debu Batu Bara Berterbangan hingga Diprotes Warga, Ternyata Ini Profil PT Mifa Bersaudara
Dengan demikian, pembatasan BBM bersubsidi ini diharapkan menjadi solusi untuk meringankan beban APBN. Namun, kesuksesan kebijakan tersebut masih bergantung pada kesiapan pemerintah dalam melaksanakan dan mengawal kebijakan tersebut secara efektif.
